Pemerintah targetkan perbaikan 450.000 rumah warga untuk tekan kemiskinan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Perbaikan 450.000 rumah tekan kemiskinan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

24.10.2026

Pemerintah targetkan perbaikan 450.000 rumah warga untuk tekan kemiskinan — 450.000 Rumah Diperbaiki

Pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 450.000 rumah tidak layak huni milik masyarakat sebagai bagian dari agenda penanganan kemiskinan. Target itu juga diposisikan sebagai langkah memperbaiki kondisi sosial di kawasan yang menghadapi persoalan seperti lingkungan rawan narkoba.

Sorotan

Pemerintah menargetkan perbaikan hampir 450.000 rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia mulai Sabtu, 24/10/2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta dan DPRD, menganggarkan dana untuk program bedah rumah demi mendukung penurunan kemiskinan.
Program perbaikan rumah digerakkan sebagai instrumen sosial untuk menekan kerentanan di kawasan bermasalah seperti Kampung Ambon, bukan semata agenda infrastruktur.

Target perbaikan rumah dan pelibatan daerah

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan pembenahan ratusan ribu rumah warga setelah ia bersama Kepala BPS meninjau berbagai provinsi di Indonesia. Ia menyebut angka sasaran perbaikan rumah yang tidak layak huni mendekati 450.000 unit, dalam pernyataannya di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24/10/2026.

Tito menegaskan penanganan persoalan di suatu kawasan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah, katanya, juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat agar intervensi terhadap kemiskinan menyentuh akar persoalan.

Ia juga meminta pemerintah daerah mendukung program tersebut melalui penganggaran perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Seruan itu ditujukan antara lain kepada Pemprov DKI Jakarta dan DPRD, serta diimbau untuk diikuti seluruh pemerintah daerah dengan program yang berpihak pada warga berpenghasilan rendah.

Dampak sosial bagi kawasan rentan

Tito mencontohkan Kampung Ambon, yang dikenal sebagai kawasan narkoba, untuk menekankan pentingnya perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Menurut dia, program bedah rumah bagi warga tidak mampu menjadi salah satu fungsi negara dalam menghadirkan kebijakan yang pro rakyat kecil.

Ia juga memastikan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan itu menunjukkan bahwa program perumahan diposisikan bukan hanya sebagai agenda infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial untuk menekan kerentanan di wilayah bermasalah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Pemprov melaporkan angka kemiskinan turun menjadi 3,96% per Maret 2026—pertama kalinya di bawah 4%—diiringi pertumbuhan ekonomi 5,52% dan inflasi 2,5–2,7%. Namun, kami juga menyoroti bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah, tercermin dari gini ratio 0,435, sehingga program yang menyasar kelompok berpenghasilan rendah tetap krusial.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?