Bareskrim kejar pemulihan dana korban PT DSI lewat pelacakan aset Rp 500 miliar
Bareskrim Polri masih melanjutkan pelacakan aset dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia untuk memulihkan kerugian nasabah korban. Nilai aset yang sudah ditelusuri dari empat klaster perkara kini melampaui Rp 500 miliar, atau mendekati separuh dari nilai restitusi yang diajukan korban sekitar Rp 1 triliun.
Sorotan
- Bareskrim telah menyita dan memblokir 110 aset tanah dan bangunan serta uang tunai hampir Rp 5,4 miliar dari tersangka FH pada klaster ketiga perkara PT DSI.
- Total nilai aset yang berhasil dilacak seluruh klaster telah melebihi Rp 500 miliar, mewakili hampir 50 persen dari nilai restitusi korban yang mencapai sekitar Rp 1 triliun.
- Penyidikan Bareskrim masih berlanjut dengan fokus pemulihan kerugian korban, termasuk melalui klaster keempat yang menjerat PT DSI sebagai korporasi.
Rincian penyitaan aset dalam klaster perkara
Seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Subdirektorat II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Arsal Sahban mengatakan penyidik terus mengejar aset para pelaku sejak hari pertama penyidikan, dengan fokus agar penegakan hukum juga menghasilkan pengembalian dana bagi korban.Dalam berkas perkara tersangka berinisial FH pada klaster ketiga, Bareskrim telah menyita dan memblokir 110 aset tanah dan bangunan, serta uang tunai hampir Rp 5,4 miliar. Menurut Arsal, aset yang diblokir tidak seluruhnya tercatat atas nama FH, melainkan juga atas nama pihak lain dan perusahaan terafiliasi yang dinilai berkaitan dengan tindak pidana PT DSI.
Dari total itu, 60 aset telah disita sekaligus diblokir. Sebanyak 52 aset mencakup 28 sertifikat hak guna bangunan, 11 sertifikat hak milik, 11 surat pelepasan hak, satu akta jual beli, dan satu peta bidang tanah seluas 1,9 hektar yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bekasi.
Delapan aset lain merupakan agunan pembiayaan hasil pengalihan piutang, atau cessie, dari sebuah BPRS yang saham mayoritasnya dimiliki FH. Aset ini berupa sembilan sertifikat tanah dengan luas sekitar 5.300 meter persegi yang berlokasi di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Pekalongan, dan Palembang.
Ada pula 50 bidang tanah bersertifikat hak milik yang telah diblokir dengan luas total sekitar 9.200 meter persegi. Aset tersebut tersebar di Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Surakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bogor, sementara barang bukti elektronik milik tersangka juga ikut disita.
Dampak pemulihan bagi korban dan arah penyidikan
Arsal menjelaskan perkara ini dibagi ke dalam empat klaster agar pelacakan aset lebih terfokus karena setiap klaster memiliki peran dan jalur aliran dana yang berbeda. Pendekatan itu digunakan untuk mengejar aset satu per satu sampai tuntas dalam rangka memenuhi hak restitusi para korban.Secara keseluruhan, nilai aset hasil pelacakan dari seluruh klaster kini telah melebihi Rp 500 miliar. Dengan nilai restitusi yang dimohonkan korban sekitar Rp 1 triliun, penyitaan tersebut berarti hampir 50 persen dana nasabah berpotensi dikembalikan.
Bareskrim menyatakan pelacakan belum berhenti dan masih dikembangkan, termasuk melalui klaster keempat yang menjerat PT DSI sebagai korporasi. Perkembangan ini menandakan fokus penanganan perkara tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian dalam kasus kejahatan keuangan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bergeraknya kembali proses legislasi di DPR setelah tertunda lama, termasuk target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 dan proyeksi waktu pembahasan di Komisi III. Kami juga menekankan bahwa regulasi ini dipandang krusial untuk memutus ekonomi kejahatan dan memperkuat penegakan hukum melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto