KPK lanjutkan pemanggilan tersangka BPK dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian Jawa Barat

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK panggil tersangka BPK korupsi kereta Jabar

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

28.10.2026

KPK lanjutkan pemanggilan tersangka BPK dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian Jawa Barat — KPK dalami kasus BPK

Penyidik KPK memeriksa ASN BPK RI Medi Yanto Sipahutar dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan di Jawa Barat. Pemeriksaan pada Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi bagian dari upaya melengkapi berkas penyidikan, sementara kepastian penahanan tersangka belum diumumkan.

Sorotan

KPK menetapkan dua aparatur sipil negara, masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan BPK, sebagai tersangka baru kasus suap proyek perkeretaapian DJKA.
Pemeriksaan terhadap Sekjen Kemenhub Novie Riyanto pada 18 Januari 2024 mendalami dugaan pengondisian temuan audit BPK dan pengaturan pemenang lelang di proyek DJKA.
Penyidikan kasus ini meningkatkan tekanan pada tata kelola dan pengawasan proyek perkeretaapian Jawa Barat, berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada mekanisme pengadaan negara.

Perkembangan penyidikan kasus DJKA

Menurut Kompas, KPK sebelumnya menetapkan dua aparatur sipil negara sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru Bicara Kelembagaan KPK Ali Fikri pada 23 Januari 2024 mengatakan satu tersangka berasal dari Kementerian Perhubungan dan satu lainnya dari BPK, meski identitas rinci keduanya saat itu belum dijelaskan.

Dalam pengembangan perkara yang sama, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pada 18 Januari 2024. Penyidik mendalami dugaan pengondisian temuan audit BPK terkait proyek di DJKA, termasuk indikasi pengaturan pemenang lelang agar dimenangkan pihak tertentu.

Dampak bagi pengawasan proyek perkeretaapian

Perkara ini menambah tekanan pada tata kelola pengadaan dan pengawasan proyek infrastruktur perkeretaapian, khususnya di Jawa Barat. Fokus penyidik pada dugaan pengondisian audit dan lelang menunjukkan bahwa risiko korupsi tidak hanya berada pada pelaksanaan proyek, tetapi juga pada proses pengawasan dan penilaian kepatuhan.

Bagi sektor transportasi publik, kelanjutan penyidikan ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap mekanisme pengadaan di proyek jalur kereta yang didanai negara. Proses hukum yang masih berjalan juga membuka kemungkinan langkah lanjutan terhadap tersangka lain seiring penyidik melengkapi berkas perkara.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas kembalinya proses legislasi yang sempat tertunda lama, termasuk target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 dan tahapan pembahasan di Komisi III DPR. Artikel tersebut menekankan pentingnya aturan ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memutus rantai ekonomi kejahatan, sekaligus menjadi sinyal penguatan agenda reformasi kelembagaan dan pengawasan atas hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?