Pemerintah ancam pedagang beras yang langgar HET dengan pidana dan pencabutan izin

Traders Union
Semua berita
Regulator
Ancaman pidana pedagang beras

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

4 jam yang lalu

Pemerintah ancam pedagang beras yang langgar HET dengan pidana dan pencabutan izin — Sanksi tegas pedagang beras

Pemerintah memperketat pengawasan harga beras dengan mengancam sanksi pidana dan pencabutan izin usaha bagi pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Langkah ini ditegaskan untuk menjaga keterjangkauan beras bagi konsumen sekaligus memastikan pelaku usaha tidak mengambil keuntungan berlebihan dari komoditas pangan strategis.

Sorotan

Pemerintah mengancam pedagang beras yang melanggar HET dengan pencabutan izin usaha, pidana maksimal tujuh tahun, dan denda hingga Rp1,5 miliar.
Andi Amran Sulaiman menegaskan pelaku usaha harus menyesuaikan harga beras, termasuk premium, dengan HET sebelum penegakan hukum diberlakukan.
Subsidi pemerintah untuk beras mencapai Rp160 triliun, dan pelanggaran harga dinilai dapat mengganggu kebijakan stabilisasi pasar pangan nasional.

Penegasan sanksi atas pelanggaran harga beras

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan pedagang beras yang menjual produknya di atas HET terancam pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana maksimal tujuh tahun dan denda sampai Rp1,5 miliar. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu, 8 November 2026.

Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menurunkan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ia menegaskan pelaku usaha tidak boleh menetapkan harga secara sepihak, termasuk untuk beras premium, dan memperingatkan agar harga segera disesuaikan sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.

Dampak bagi pasar pangan dan konsumen

Pemerintah menetapkan HET untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi konsumen, sementara harga pembelian pemerintah, atau HPP, ditujukan untuk melindungi kesejahteraan petani. Karena itu, pelaku usaha diminta mematuhi kedua instrumen tersebut agar keseimbangan antara perlindungan konsumen dan produsen tetap terjaga.

Menurut Amran, beras merupakan komoditas pangan strategis yang mendapat dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Dukungan itu diarahkan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sehingga pelanggaran harga dinilai berpotensi mengganggu kebijakan stabilisasi pasar pangan nasional.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang percepatan program ketahanan pangan yang melibatkan TNI AD, dibahas komitmen pimpinan baru TNI AD untuk memperkuat pelaksanaan agenda strategis pemerintah, termasuk dukungan operasional di lapangan. Artikel itu juga menyoroti bagaimana koordinasi lintas lembaga—mulai dari program ekonomi desa hingga penanganan karhutla—diposisikan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas sektor pangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?