Indonesia tetapkan hak cuti haid dua hari dalam UU pelindungan ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Indonesia tetapkan cuti haid dua hari

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

46 mnt lalu

Indonesia tetapkan hak cuti haid dua hari dalam UU pelindungan ketenagakerjaan — Hak cuti haid diresmikan

Ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mempertegas bahwa pekerja perempuan yang mengalami nyeri saat haid tidak wajib bekerja paling lama dua hari. Aturan itu juga menjaga hak atas upah tetap dibayarkan dan menambah kepastian bagi perusahaan untuk mengaturnya dalam perjanjian kerja atau peraturan internal.

Sorotan

Undang-Undang No. 27/2026 menetapkan pekerja perempuan berhak cuti haid maksimal dua hari jika sakit dengan pemberitahuan ke pemberi kerja.
Perusahaan wajib membayar upah penuh bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti haid hingga dua hari sesuai Pasal 149 ayat (2) huruf b.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mewajibkan cuti melahirkan minimal tiga bulan pertama sesuai Pasal 121, meningkatkan kepastian perlindungan kerja perempuan.

Ketentuan cuti haid dan pembayaran upah

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menyatakan pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama dua hari pada masa haid.

Dalam ketentuan itu, pekerja perempuan cukup menyampaikan pemberitahuan kepada pemberi kerja ketika memasuki fase haid. Pengaturan lanjutan mengenai pelaksanaan hak tersebut perlu dimuat dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Undang-undang yang sama juga menegaskan hak atas upah tetap berlaku saat cuti haid digunakan. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b, yang menyebut kewajiban membayar upah tetap berjalan apabila pekerja perempuan sakit paling lama dua hari pada masa haid sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

Dampak bagi kepatuhan perusahaan dan perlindungan pekerja

Dengan pengaturan tersebut, perusahaan tidak diperbolehkan memotong gaji pekerja perempuan yang tidak masuk kerja akibat sakit saat haid, sepanjang syarat dalam undang-undang dipenuhi. Kepastian ini menambah dasar kepatuhan bagi pelaku usaha dalam pengelolaan hubungan kerja dan kebijakan pengupahan.

Selain hak terkait haid, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat perlindungan lain bagi pekerja perempuan. Dalam Pasal 121, pemberi kerja wajib memberikan cuti melahirkan paling singkat selama tiga bulan pertama.

Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor mebel dan kerajinan menjadi fokus liputan kami sebelumnya. Kesepakatan ini menargetkan peningkatan cakupan bagi pekerja formal maupun informal melalui sosialisasi dan edukasi, seiring potensi basis tenaga kerja HIMKI yang besar. Dalam konteks yang sama, kami juga menyoroti arah penguatan kepatuhan ketenagakerjaan lewat penegasan status kerja formal dan pengetatan aturan outsourcing agar hak pekerja lebih terlindungi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?