Kemnaker finalisasi penyaluran BSU Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja

Traders Union
Semua berita
Regulator
Penyaluran BSU Rp900.000 untuk Pekerja

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

09.11.2026

Kemnaker finalisasi penyaluran BSU Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja — BSU Rp900.000 Siap Cair

Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada pekerja masih tertunda karena data penerima kuartal IV-2026 masih diverifikasi. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja, dengan penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Sorotan

Kementerian Ketenagakerjaan sedang finalisasi data penyaluran BSU Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja dengan validasi dan verifikasi tambahan pasca registrasi Kemenkeu.
Pemerintah targetkan distribusi BSU Rp900.000 secara sekaligus bagi penerima melalui Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia pada November-Desember 2026.
Penentuan komposisi kelompok penerima, termasuk porsi kelas menengah, masih menunggu rampungnya verifikasi data dan pemutakhiran berbasis BPJS Ketenagakerjaan.

Finalisasi data penerima dan jadwal penyaluran

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses BSU saat ini masih berada pada tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah proses pendataan di Kemenkeu selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali melakukan validasi dan verifikasi untuk mendapatkan data akhir penerima bantuan.

Yassierli mengatakan pemerintah belum dapat memastikan komposisi kelompok masyarakat yang akan menerima BSU, termasuk porsi penerima dari kalangan kelas menengah. Ia menambahkan data final baru dapat diketahui setelah tahapan verifikasi lanjutan rampung.

Dalam proses berikutnya, Kemnaker juga melakukan pemutakhiran dan pembersihan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000, yang merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan.

Dampak bagi pekerja dan mekanisme program

Penundaan pencairan membuat pekerja yang menunggu dukungan pendapatan harus menanti hingga proses administrasi selesai, meski pemerintah tetap menargetkan distribusi pada November hingga Desember 2026. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia, tanpa proses pendaftaran oleh pekerja.

Kemnaker menetapkan penyaluran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di sektor mebel dan kerajinan. Kesepakatan ini menargetkan perluasan kepesertaan dari basis potensi sekitar 2 juta pekerja, sekaligus mendorong sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pekerja—termasuk pekerja informal—terjangkau perlindungan. Laporan tersebut memberi konteks penting karena data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi rujukan dalam pemutakhiran dan verifikasi berbagai program dukungan bagi pekerja, termasuk skema penyaluran yang melibatkan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?