Indonesia prioritaskan pembayaran upah buruh dalam kepailitan perusahaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Prioritas upah dalam kepailitan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hanna Syniavska

7 jam yang lalu

Indonesia prioritaskan pembayaran upah buruh dalam kepailitan perusahaan — Upah buruh prioritas utama

Aturan kepailitan di Indonesia menempatkan gaji pekerja yang belum dibayar sebagai kewajiban yang harus dilunasi lebih dulu saat aset perusahaan dibereskan. Ketentuan ini berlaku bahkan sebelum pembayaran kepada kreditur lain, termasuk bank pemegang jaminan kebendaan.

Sorotan

Pemerintah Indonesia menegaskan upah buruh memiliki prioritas tertinggi dalam urutan pembayaran utang pada proses kepailitan perusahaan sesuai undang-undang.
Upah buruh yang belum dibayar wajib dipenuhi lebih dahulu oleh kurator, sementara hak lain seperti pesangon dibayar setelah upah tertunggak lunas.
Ketentuan ini memperkuat posisi pekerja dan memastikan klaim kreditur, termasuk sektor perbankan, tidak diutamakan jika masih ada tunggakan gaji.

Dasar hukum dan urutan pembayaran

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pekerja memiliki kedudukan istimewa dalam urutan pembayaran utang perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam proses tersebut, kurator mengelola dan membereskan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur, dengan upah pekerja yang belum dibayarkan wajib diprioritaskan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan dalam hukum kepailitan Indonesia hak pekerja atau buruh memiliki kedudukan istimewa atau preferen dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit. Ia menambahkan, prioritas tertinggi berlaku untuk upah yang masih tertunggak.

Indah juga menjelaskan ada perbedaan urutan prioritas antara upah yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya. Hak lain seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetap diakui, tetapi memiliki urutan pembayaran yang berbeda dari upah tertunggak.

Dampak bagi buruh dan kreditur

Kejelasan urutan pembayaran ini memperkuat posisi pekerja dalam proses penyelesaian kepailitan perusahaan, terutama ketika nilai aset yang tersedia terbatas. Bagi buruh, ketentuan tersebut memberi kepastian bahwa tuntutan atas gaji yang belum dibayarkan harus didahulukan sebelum kewajiban kepada kreditur lain dipenuhi.

Bagi sektor perbankan dan kreditur pemegang jaminan, aturan ini menegaskan bahwa hak tagih mereka tidak berada di lapisan paling atas bila masih ada tunggakan upah pekerja. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, kami menyoroti kerangka baru penetapan UMP lewat aturan KHL upah minimum dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?