BPJS Ketenagakerjaan perluas perlindungan pekerja migran di Madiun
Menjelang penempatan ke luar negeri, 100 calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Madiun menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program SMK Go Global yang menggabungkan pelatihan, sertifikasi, penempatan aman, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
Sorotan
- BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan pekerja migran di Madiun dengan penyerahan kartu kepesertaan pada 14 November 2026 dalam rangkaian program SMK Go Global.
- Program SMK Go Global pemerintah mencakup pelatihan, sertifikasi, penempatan aman, perlindungan jaminan sosial, dan pemberdayaan pekerja setelah kembali ke Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah memperkuat skema jaminan sosial pekerja migran melalui Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Nomor 9 Tahun 2026 dan penekanan pada kompetensi untuk memperkuat daya saing tenaga kerja formal di pasar internasional.
Penyerahan kepesertaan dan dukungan program
Seperti diberitakan Kompas.com, penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis berlangsung dalam kegiatan Pelepasan Pekerja Migran dan Workshop SMK Go Global di Gedung Center of Creativity and Life Skill Education SMK PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu, 14 November 2026. Kartu kepesertaan diserahkan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison serta Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi.Kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Andie Megantara yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam sambutan menteri yang dibacakan Andie, program SMK Go Global disebut sebagai terobosan pemerintah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jalan keluar dari kemiskinan.
Program tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penempatan yang aman, perlindungan jaminan sosial, hingga pemberdayaan pekerja setelah kembali ke Indonesia. Pemerintah menilai keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah pekerja yang diberangkatkan, tetapi juga dari peningkatan penghasilan, perlindungan hak, dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga pekerja migran.
Perlindungan sejak pra-keberangkatan hingga kembali
Agung Nugroho mengatakan perlindungan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam menyiapkan pekerja migran memasuki pasar kerja global. BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, berkomitmen memberi perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga pekerja kembali ke Indonesia.Ia juga mengingatkan calon pekerja migran agar mengikuti prosedur penempatan resmi dan memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah aktif sebelum berangkat. Menurutnya, upaya memperoleh penghasilan lebih baik tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan, sehingga hak jaminan sosial dapat diperoleh sesuai ketentuan.
Pemerintah juga terus memperkuat skema perlindungan pekerja migran melalui peningkatan dan penambahan manfaat jaminan sosial. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Di tingkat daerah, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menilai penguatan kompetensi menjadi aspek penting untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penekanan pada pendidikan vokasi dinilai mendukung kesiapan tenaga kerja migran sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam penempatan pekerja formal ke pasar internasional.
Sebelumnya, kami membahas kemitraan KP2MI-KAHMI dalam program SMK Go Global untuk menyiapkan pekerja migran terampil.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto