Kementerian ESDM siapkan pelimpahan izin galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana Sumatera
Pemerintah tengah menyiapkan perubahan kewenangan perizinan galian C untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor besar yang terjadi di tiga provinsi Sumatera pada November 2025. Langkah ini difokuskan pada percepatan pengurukan dan normalisasi sungai, sekaligus membuka ruang tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah.
Sorotan
- Pemerintah menyiapkan pelimpahan izin galian C dari Kementerian ESDM ke pemerintah kabupaten/kota di wilayah bencana Sumatera untuk percepatan normalisasi sungai.
- Otoritas kabupaten/kota akan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pasir dan batu (sirtu) untuk mendukung percepatan pemulihan pascabanjir dan longsor.
- Hasil kerja sama dan pemanfaatan material sungai akan menjadi pendapatan asli daerah, meningkatkan kapasitas APBD serta mempercepat pemulihan infrastruktur.
Skema pelimpahan izin untuk percepatan normalisasi sungai
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pelimpahan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana. Kebijakan itu ditujukan agar daerah dapat mempercepat pengurukan sungai pascabanjir dan longsor besar di tiga provinsi Sumatera.Bahlil menyebut pelimpahan izin tersebut dimaksudkan supaya pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat dalam pekerjaan pengurukan kali. Namun, ia tidak merinci lebih jauh mekanisme maupun detail teknis dari pelimpahan kewenangan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan pemerintah daerah nantinya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pasir dan batu, atau sirtu, untuk mendukung normalisasi sungai. Menurut dia, sebelumnya delegasi kewenangan hanya sampai tingkat provinsi, tetapi akan didelegasikan lagi hingga kabupaten/kota melalui surat yang disiapkan Kementerian ESDM.
Dampak bagi daerah dan pembiayaan pemulihan
Tito menilai skema itu tidak hanya mendukung pembersihan sedimen sungai, tetapi juga dapat memberi manfaat fiskal bagi daerah. Sedimen yang diangkat dapat dimanfaatkan untuk tanggul, sementara material lain bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk kebutuhan pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.Menurut Tito, hasil kerja sama itu dapat masuk sebagai pendapatan asli daerah dan pada akhirnya menambah kapasitas APBD setempat. Pemerintah berharap pola ini mempercepat normalisasi sungai di kawasan terdampak bencana sekaligus memberi ruang pembiayaan tambahan bagi pemulihan infrastruktur daerah.
Sebelumnya, kami melaporkan pemulihan Aceh Tengah yang memprioritaskan pembangunan jalan alternatif Angkup–Blang Merepah pascabencana hidrometeorologi November 2025.
- Forex
- Crypto