Pemerintah siapkan bunga KUR 0 persen untuk debitur terdampak gempa NTT
Pemerintah menyiapkan pelonggaran pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur melalui skema bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 0 persen pada 2027. Fasilitas ini dilanjutkan dengan penyesuaian bunga menjadi 3 persen pada 2028, sementara restrukturisasi kredit berlaku hingga tiga tahun di delapan kabupaten terdampak.
Sorotan
- Pemerintah tetapkan suku bunga margin KUR 0 persen di NTT untuk debitur terdampak gempa sepanjang 2027, meningkat menjadi 3 persen pada 2028.
- Fasilitas restrukturisasi kredit berdurasi maksimal tiga tahun disiapkan untuk debitur di delapan kabupaten terdampak gempa di NTT.
- OJK berlakukan penilaian kualitas kredit khusus berbasis ketepatan pembayaran bagi plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar di wilayah bencana.
Skema relaksasi kredit untuk wilayah terdampak
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Airlangga mengatakan suku bunga margin KUR di NTT ditetapkan sebesar 0 persen pada 2027 bagi debitur yang terdampak gempa bumi.Ia menjelaskan keringanan bunga itu diterapkan secara bertahap. Setelah menikmati fasilitas bunga 0 persen sepanjang 2027, debitur terdampak akan dikenai suku bunga margin 3 persen pada 2028.
Cakupan restrukturisasi dan dampaknya bagi debitur
Dalam kesempatan yang sama, Friderica Widyasari Dewi mengatakan fasilitas restrukturisasi kredit disiapkan hingga durasi maksimal tiga tahun dan berlaku untuk delapan kabupaten terdampak gempa di NTT. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.Berdasarkan ketentuan OJK, perlakuan khusus ini ditujukan bagi debitur terdampak bencana di wilayah tersebut. Salah satu poin utamanya adalah penilaian kualitas kredit hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar, yang berpotensi memberi ruang pemulihan likuiditas bagi pelaku usaha setempat.
Kami sebelumnya telah merinci bagaimana bencana alam pada 2026 mendorong kenaikan klaim di sektor asuransi properti.
Berita Public Safety Terbaru
- Forex
- Crypto