Mitra AVR Law Office akui penarikan tunai Rp 13 miliar usai penggeledahan dalam sidang TPPU Febrie
Sidang dugaan korupsi yang menjerat mantan pejabat kejaksaan dan pihak swasta di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyoroti arus dana di AVR Law Office. Dua mitra firma hukum itu mengakui telah menarik tunai Rp 13 miliar setelah penggeledahan, dengan alasan untuk membenahi administrasi dan memenuhi kewajiban pajak.
Sorotan
- Rustandi dan Albertus Yohanes Eko Purwanto mengakui menarik tunai Rp 13 miliar dari rekening AVR Law Office setelah penggeledahan, sebagaimana disampaikan di sidang 11/11/2026.
- Dana Rp 13 miliar ditarik dalam dua kali masing-masing sekitar Rp 6,5 miliar, dengan alasan pembayaran kewajiban pajak kantor hukum.
- Pembayaran pajak AVR Law Office disebut dilakukan secara rutin, memperkuat fokus persidangan pada tujuan penggunaan dana setelah penggeledahan dan tata kelola administratif.
Pengakuan penarikan dana dalam persidangan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Rustandi dan Albertus Yohanes Eko Purwanto menyampaikan pengakuan itu saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Dalam perkara tersebut, tiga terdakwa adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.Dalam tanya jawab dengan jaksa, Rustandi menyatakan dirinya bersama Eko yang menarik dana dari rekening AVR Law Office pada tanggal setelah penggeledahan. Saat jaksa memastikan apakah penarikan dilakukan berdua, Rustandi membenarkannya dan menyebut langkah itu merupakan inisiatif mereka bersama.
Rustandi mengatakan dana tersebut disiapkan untuk membenahi persoalan administrasi. Ia juga menyebut uang itu dimaksudkan antara lain untuk membayar kewajiban pajak bila memang ada yang harus diselesaikan.
Dikaitkan dengan kewajiban pajak kantor hukum
Eko Purwanto, yang juga diperiksa sebagai saksi, membenarkan keterangan Rustandi terkait penarikan tersebut. Ia mengatakan dana Rp 13 miliar itu ditarik dalam dua bagian, masing-masing sekitar Rp 6,5 miliar, untuk pembayaran pajak.Saat dikonfirmasi jaksa, Rustandi juga menyatakan pembayaran pajak AVR Law Office selama ini dilakukan secara rutin. Keterangan kedua saksi itu menambah fokus persidangan pada tujuan penggunaan dana tunai setelah penggeledahan serta tata kelola administratif kantor hukum yang terkait dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, kami menguraikan faktor utama di balik mekanisme penghitungan pajak daerah lewat Perda 2024 yang memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak Jakarta.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto