KPK dalami dugaan aliran suap HGB ATR/BPN lewat pemeriksaan pejabat pertanahan Sumenep

KPK dalami dugaan aliran suap HGB ATR/BPN lewat pemeriksaan pejabat pertanahan Sumenep
KPK dalami suap HGB

Penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian ATR/BPN terus berkembang setelah KPK memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Wardojo, pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan itu berfokus pada pengetahuan saksi mengenai penyerahan uang kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sorotan

  • KPK memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Sumenep, Wardojo, terkait pengetahuan aliran uang kepada tersangka Arif Sugiyanto dalam kasus suap pengurusan HGB.
  • Tiga saksi dari PT Benteng Tunggal tidak hadir dalam pemeriksaan dan akan dipanggil kembali oleh penyidik KPK pekan depan.
  • KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN dan Direktur Summarecon Agung, terkait suap perpanjangan dan pemecahan HGB tanah di Kabupaten Bogor yang statusnya bermasalah.

Pemeriksaan saksi dan arah penyidikan

Seperti dilaporkan Kompas.com, KPK memeriksa Wardojo sebagai saksi di Kantor Polda Jawa Timur dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB yang menjerat sejumlah pihak di lingkungan ATR/BPN dan sektor swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi WD selaku Kepala Kantor Pertanahan Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka ARF, yakni Arif Sugiyanto.

Budi juga menyatakan tiga saksi lain tidak memenuhi panggilan penyidik dan akan dipanggil kembali pada pekan depan. Ketiga saksi itu adalah Direktur Utama PT Benteng Tunggal Yusuf Wangsaredja, Direktur PT Benteng Tunggal Lim Chandra, dan komisaris PT Benteng Tunggal Phan Gani Setyawan.

Perkara HGB Summarecon dan pihak yang terlibat

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Senin, 14 September 2026. Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politisi Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, serta tiga orang kepercayaan menteri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SHM atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian tanah itu, menurut KPK, masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang Sertifikat Hak Milik.

Ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan SHGB Summarecon ke PTUN Bandung, dengan pihak tergugat Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Taufik mengatakan Kantah Bogor lalu mengundang ahli waris untuk mediasi, sementara ahli waris mengajukan blokir atas SHGB Summarecon dan mencabut gugatan di PTUN Bandung.

Dalam perkembangan berikutnya, terjadi komunikasi antara pihak Summarecon, Yaser Alfarisi, dan Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri. Menurut penjelasan KPK, Yaser melaporkan bahwa Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung tidak mau membuka blokir dan memecah SHGB tersebut tanpa arahan atasannya, sehingga Yaser dan Riza Palevi meminta Erwin berkomunikasi dengan Sontang.

Kami sebelumnya mencatat KPK masih menunggu kehadiran Nusron Wahid dalam pemeriksaan terkait kasus suap HGB Summarecon.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.