OJK tegaskan aturan kelayakan debitur paylater berlaku di industri pembiayaan

OJK tegaskan aturan kelayakan debitur paylater berlaku di industri pembiayaan
OJK perketat aturan paylater

Penguatan tata kelola layanan buy now pay later di sektor pembiayaan memasuki tahap implementasi penuh setelah OJK menegaskan batas usia dan penghasilan debitur sudah diterapkan oleh seluruh penyelenggara. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko pembiayaan sekaligus menjaga perlindungan konsumen di tengah pertumbuhan penyaluran BNPL yang masih tinggi.

Sorotan

  • OJK menetapkan batas usia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan penghasilan bruto minimal Rp 3 juta per bulan untuk debitur BNPL mulai 1 Juli 2026.
  • Rasio pembayaran BNPL terhadap penghasilan dibatasi maksimal 40% pada 2027-2028 dan 30% mulai 2029 untuk memperkuat profil risiko konsumen.
  • Penyaluran pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp 13,54 triliun per September 2026, naik 31,35% yoy, dengan NPF gross 3,12%.

Ketentuan baru dan jadwal implementasi

KONTAN melaporkan OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 2 Tahun 2026 tentang BNPL bagi perusahaan pembiayaan, dengan ketentuan analisis kelayakan calon debitur dan/atau debitur yang mencakup batas usia dan penghasilan berlaku paling lambat pada 1 Juli 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan seluruh perusahaan pembiayaan atau multifinance yang menyediakan layanan BNPL sudah menerapkan aturan tersebut.

Menurut Agusman, ketentuan itu ditujukan agar pembiayaan disalurkan kepada debitur yang memiliki kemampuan membayar, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. OJK juga terus memantau kepatuhan penyelenggara, termasuk penerapan manajemen risiko, dan akan meminta perbaikan serta mengambil langkah pengawasan bila ditemukan pelanggaran.

Dalam aturan tersebut, pembiayaan hanya diberikan kepada calon debitur yang berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, serta memiliki penghasilan bruto rata-rata minimal Rp 3 juta per bulan yang didukung bukti valid, seperti slip gaji atau mutasi rekening. Rata-rata penghasilan bruto itu juga dapat dihitung menggunakan metode income prediction.

Ketentuan itu diterapkan pada proses akuisisi debitur baru, serta perpanjangan pembiayaan atau pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Penyelenggara BNPL juga wajib menilai kemampuan membayar kembali, dengan porsi pembayaran BNPL terhadap penghasilan dibatasi paling tinggi 40% pada 2027 dan 2028, lalu 30% sejak 2029.

Selain itu, penyaluran pembiayaan hanya diberikan kepada calon debitur dan/atau debitur yang tidak menerima pembiayaan melalui lebih dari tiga perusahaan pembiayaan, termasuk perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, berdasarkan data informasi debitur terakhir.

Dampak bagi industri pembiayaan dan profil risiko

Penerapan batas usia, penghasilan, dan kapasitas pembayaran menunjukkan OJK memperketat standar akuisisi nasabah paylater di tengah ekspansi bisnis yang masih berlangsung. Bagi perusahaan pembiayaan, aturan ini berpotensi mendorong seleksi debitur yang lebih ketat, penyesuaian proses underwriting, serta penguatan sistem verifikasi data penghasilan dan eksposur pinjaman lintas penyelenggara.

Dari sisi kinerja industri, OJK mencatat penyaluran pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp 13,54 triliun per September 2026, tumbuh 31,35% secara tahunan. Pada saat yang sama, rasio non performing financing gross BNPL tercatat 3,12% per September 2026, naik dari 3,03% pada bulan sebelumnya, sehingga penguatan aturan kelayakan debitur menjadi relevan untuk menjaga kualitas aset sektor ini.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.