Silmy Karim bantah keterlibatan, soroti penghentian pungutan ilegal di imigrasi

Silmy Karim bantah keterlibatan, soroti penghentian pungutan ilegal di imigrasi
Silmy Karim bantah pungli

Sidang dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Jakarta kembali menyoroti praktik penerimaan uang di luar penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmy Karim menyatakan ia justru berupaya menghentikan praktik yang disebut telah berlangsung sejak sebelum 2018 itu melalui digitalisasi layanan dan langkah administratif.

Sorotan

  • Silmy Karim membantah keterlibatan dan menerangkan upaya penghentian pungutan ilegal melalui aplikasi Molina serta surat edaran pada 2024.
  • Persidangan mengungkap pungutan tidak resmi izin tinggal WNA tetap berlangsung, dengan dana terkumpul mencapai sekitar Rp7,7 miliar pada 2018–2025.
  • Silmy didakwa menerima Rp1,2 miliar terkait pemerasan dan gratifikasi Rp33,8 miliar, memunculkan isu tata kelola layanan serta risiko kepatuhan sektor imigrasi.

Kesaksian sidang dan upaya penghentian praktik

Seperti diberitakan Kompas.com, Silmy menyampaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 17 November 2026, bahwa ia tidak terlibat dan tidak pernah memerintahkan pungutan uang kepada pemohon layanan keimigrasian. Ia mengatakan praktik yang dikenal sebagai uang klik atau uang loket itu justru ia lawan selama menjabat.

Silmy menyebut salah satu bukti upayanya adalah peluncuran aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing, atau Molina, untuk mengurangi pertemuan langsung antara petugas imigrasi dan pemohon. Menurut dia, layanan daring tersebut dirancang agar proses keimigrasian dapat dilakukan tanpa kontak langsung yang berpotensi membuka ruang pungutan tidak resmi.

Selain digitalisasi, ia juga menyatakan telah menerbitkan surat edaran pada 2024 sebagai bagian dari langkah penghentian praktik tersebut. Meski demikian, dalam persidangan terungkap dugaan penerimaan uang di luar PNBP itu masih berlangsung hingga 2025.

Dugaan aliran dana dan implikasi perkara

Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi, Yohanes Sri Windarto, mengakui dalam persidangan adanya pungutan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia menyatakan praktik itu telah berjalan sejak sebelum 2018 dan tetap berlangsung ketika dirinya bertugas mengumpulkan uang sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta untuk setiap WNA.

Menurut keterangan di sidang, dana yang terkumpul dan masuk ke tiga rekening penampung mencapai sekitar Rp7,7 miliar selama periode 2018 hingga 2025. Temuan ini menunjukkan dugaan praktik pungutan tidak resmi berlangsung lintas tahun meski ada upaya pembenahan prosedur layanan.

Dalam perkara yang sama, Silmy didakwa menerima Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar, menjadikan perkara ini relevan bagi pengawasan tata kelola layanan publik dan risiko kepatuhan di sektor administrasi keimigrasian.

Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan bahwa sidang menghadirkan lima saksi dalam perkara korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi Silmy Karim.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.