Polri mulai data perusahaan tambang setelah arahan porsi hasil untuk negara
Polri mulai mendata sejumlah perusahaan pertambangan setelah pemerintah mendorong porsi manfaat sumber daya alam yang lebih besar bagi negara. Langkah ini disertai penetapan prioritas pengawasan terhadap kegiatan tambang, sambil menjaga kepastian bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal.
Sorotan
- Polri melalui Bareskrim dan Baintelkam mulai mendata serta menetapkan prioritas pengawasan perusahaan dan kegiatan pertambangan untuk menertibkan praktik ilegal.
- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara, membuka opsi penguasaan saham tambang oleh negara.
- Kebijakan baru ini berpotensi mengubah struktur kepemilikan, pengawasan operasi, dan ekspektasi pelaku usaha di sektor pertambangan nasional.
Pengawasan tambang dan tindak lanjut arahan pemerintah
Seperti diberitakan Kompas.com, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan pendataan akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, dan Badan Intelijen dan Keamanan, Baintelkam, Polri. Ia menyatakan kepolisian juga akan menentukan perusahaan serta kegiatan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan.Suyudi mengatakan Polri menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara. Di saat yang sama, ia menegaskan kepolisian mengawal perusahaan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.
Dampak bagi sektor pertambangan dan iklim investasi
Arahan pengawasan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara. Dalam pidatonya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026, Prabowo juga membuka opsi penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara bila diperlukan.Menurut Prabowo, investor tetap dapat menanamkan modal ketika pemerintah membutuhkan tambahan investasi untuk pengelolaan tambang. Namun setelah modal kembali, mayoritas keuntungan, menurut dia, harus dinikmati oleh bangsa Indonesia, sebuah sinyal yang berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan, pengawasan operasi, dan ekspektasi pelaku usaha di sektor pertambangan nasional.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto