Komisi III DPR jadwalkan persetujuan tingkat satu RUU perampasan aset

Komisi III DPR jadwalkan persetujuan tingkat satu RUU perampasan aset
RUU Perampasan Aset Disetujui

Pembahasan RUU perampasan aset di DPR memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat pertama pada Rabu siang di Kompleks Parlemen, Jakarta. Langkah ini membuka jalan bagi rancangan beleid tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Sorotan

  • Komisi III DPR RI menjadwalkan persetujuan tingkat satu atas RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
  • Nomenklatur RUU diubah menjadi RUU Perampasan terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mencerminkan hasil pembahasan di tingkat panitia kerja.
  • Pembahasan teknis naskah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter, mempercepat dasar hukum perampasan aset menuju tahap persetujuan final di paripurna.

Tahap persetujuan dan perubahan nomenklatur

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat kerja dilanjutkan dengan pembahasan tingkat pertama untuk pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Agenda itu digelar setelah Komisi III merampungkan pembahasan rancangan tersebut di tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi.

Jika disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat satu, RUU itu selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam laporan tim perumus dan tim sinkronisasi, nomenklatur RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Perampasan terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Anggota Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan perubahan nama itu mengikuti hasil pembahasan yang telah disepakati. Ia menambahkan hasil kerja tim juga mencakup penyesuaian bagian penjelasan agar selaras dengan seluruh pembahasan di tingkat panitia kerja.

Dampak legislasi bagi penegakan hukum

Komisi III menyatakan pembahasan teknis naskah telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan tata bahasa serta ketepatan redaksional. Perbaikan juga mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, serta konsistensi penomoran dan sistematika sesuai ketentuan.

Tahap akhir di komisi ini menjadi penentu bagi percepatan pembentukan dasar hukum perampasan aset yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Bagi sektor penegakan hukum, kemajuan proses legislasi itu menandai upaya memperjelas kerangka aturan sebelum beleid tersebut masuk ke tahap persetujuan final di paripurna.

Kami juga telah menyoroti agenda kepatuhan FATF yang disiapkan PPATK dan Bappenas untuk evaluasi 2029-2030.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.