Sidang korupsi imigrasi Jakarta hadirkan 5 saksi dalam perkara Silmy Karim
Persidangan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Jakarta memasuki agenda pemeriksaan saksi dengan lima orang yang dihadirkan jaksa. Perkara ini mencakup tuduhan penerimaan Rp 1,2 miliar terkait pemerasan dan gratifikasi Rp 33,8 miliar yang didakwakan kepada mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Sorotan
- Sidang korupsi imigrasi Jakarta pada 17 November 2026 menghadirkan lima saksi untuk perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi atas nama Silmy Karim.
- Jaksa mendakwa Silmy menerima Rp 1,2 miliar dari pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar selama 2021–2026.
- Silmy diadili bersama enam pejabat imigrasi lain sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor terkait risiko tata kelola layanan izin tinggal dan perubahan status dokumen.
Agenda pembuktian dan ruang lingkup dakwaan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, serta empat aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi, yakni Kristofel, Herry Haryadi, Yohanes Sri, dan Redi Restuanto, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026.Dalam persidangan, jaksa menjelaskan Joko Mulyono diperiksa sebagai saksi yang diduga menjadi korban pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Empat saksi dari lingkungan imigrasi dimintai keterangan mengenai prosedur pengurusan izin tinggal dan alih status selama periode 2021 hingga 2026, termasuk dugaan penerimaan uang berupa fee atau uang loket dalam proses tersebut.
Menurut dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, perkara ini terkait pengurusan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, hingga proses alih status izin tinggal. Jaksa mendakwa Silmy menerima Rp 1,2 miliar dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan menerima gratifikasi sebesar Rp 33,8 miliar.
Dampak perkara bagi tata kelola layanan imigrasi
Silmy diadili bersama enam pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya, yaitu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah, serta Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi.Perkara ini menyoroti risiko tata kelola dalam layanan keimigrasian yang bersentuhan langsung dengan izin tinggal WNA dan perubahan status dokumen. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP, sementara agenda pemeriksaan saksi menjadi tahap penting untuk menguji alur prosedur dan dugaan penerimaan dana dalam layanan tersebut.
Seperti kami catat sebelumnya, KPK menyiapkan sekitar 200 saksi dalam sidang korupsi terkait perkara ini.
- Forex
- Crypto