Papua Pegunungan dorong pelaksanaan program perumahan daerah sesuai aturan

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Papua Pegunungan dan program perumahan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ksenia Gerey

29.10.2026

Papua Pegunungan dorong pelaksanaan program perumahan daerah sesuai aturan — Dorongan Program Perumahan Papua

Pembahasan lintas kementerian di Jakarta mendorong pemerintah daerah Papua Pegunungan agar dapat terlibat langsung dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat setempat. Langkah ini ditujukan untuk menampung aspirasi kepala daerah sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan selesai dengan baik.

Sorotan

Pemerintah Papua Pegunungan didorong melaksanakan program perumahan daerah dengan skema yang dibahas lintas kementerian pada 28 Oktober 2026.
Pertemuan antara Kemendagri, Kementerian Perumahan, Kementerian Keuangan, dan BPKP menetapkan mekanisme pelaksanaan agar tetap sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Pemberian kepercayaan kepada Pemda Papua Pegunungan dinilai dapat mempercepat pembangunan perumahan lokal dalam kerangka pengawasan dan tata kelola terpusat.

Skema pelaksanaan dibahas lintas kementerian

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dorongan tersebut setelah pertemuan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Ia menjelaskan pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan para bupati se-Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan aspirasi agar program perumahan, terutama bagi masyarakat setempat dan kepala suku, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait kemudian membahas mekanisme pelaksanaan program agar tetap sejalan dengan aturan yang berlaku. Tito menegaskan kepercayaan kepada daerah perlu dibarengi kepastian bahwa program berjalan sesuai tujuan dan dapat dituntaskan dengan baik.

Dampak bagi pembangunan daerah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Kemendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk turut melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Menurut Maruarar, pemberian kepercayaan kepada pemerintah daerah dapat mempercepat pergerakan pembangunan di berbagai wilayah. Bagi Papua Pegunungan, pendekatan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam program perumahan sambil tetap berada dalam kerangka pengawasan dan tata kelola yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami menyoroti berbagai hambatan implementasi pada program prioritas pemerintah—mulai dari temuan standar operasional pada Makan Bergizi Gratis, rendahnya tingkat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga gangguan layanan energi. Ulasan tersebut menekankan bahwa kesiapan lapangan, prosedur kerja, kualitas SDM, serta pengawasan menjadi kunci agar target program tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga menghasilkan layanan publik yang efektif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?