Kopdes Merah Putih mulai salurkan bansos di Jawa Timur

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Kopdes salurkan bansos Jatim

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Aleksandra Chaikina

18.10.2026

Kopdes Merah Putih mulai salurkan bansos di Jawa Timur — Bansos mudah via Kopdes

Pemerintah mulai memfungsikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai titik layanan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Langkah ini memungkinkan penerima manfaat mengambil BLT dan bantuan lain di gerai koperasi yang sudah beroperasi, tanpa perlu pergi jauh ke kantor cabang bank.

Sorotan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai, BLT, dan alat mesin pertanian di empat titik Jawa Timur.
Subsidi minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, LPG 3 kg, dan pupuk telah disalurkan ke gerai KDKMP.
Program KDKMP memperpendek akses bansos di daerah, didorong menjadi pusat distribusi dan pemberdayaan ekonomi, meski pelaksanaan masih menghadapi tantangan koordinasi.

Uji coba penyaluran dan kesiapan operasional

Seperti dikutip dari Okezone dari keterangan resmi Kementerian Koperasi, uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berjalan untuk Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga bantuan alat mesin pertanian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peninjauan dilakukan di empat titik di Jawa Timur, yakni KDKMP Sambiroto dan Garu di wilayah Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru. Menurut dia, koperasi yang ditinjau telah dilengkapi kebutuhan operasional, termasuk manajemen pengelola, sarana transportasi pendukung, serta keterhubungan dengan pusat.

Ferry juga menyebut sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi telah disalurkan ke gerai, mulai dari minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, LPG 3 kilogram, hingga pupuk. Ia berharap operasional KDKMP terus berjalan lancar dan memperluas peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Dampak layanan dan tantangan pelaksanaan

Skema ini memperpendek akses penerima manfaat terhadap bansos karena pengambilan bantuan kini dilakukan di gerai koperasi yang sudah beroperasi di daerah. Pemerintah juga mendorong KDKMP tidak hanya menjadi titik distribusi bantuan, tetapi berkembang sebagai program prioritas yang membantu masyarakat beralih dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha mandiri.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan operasional KDKMP berlangsung masif pekan ini dengan melibatkan pimpinan daerah dan instansi terkait di seluruh wilayah. Menurut dia, keterlibatan menteri, pangdam, kapolda, gubernur, hingga wali kota menunjukkan skala implementasi program, meski pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kekurangan karena melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang rencana penyaluran gaji PNS/ASN daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kami menjelaskan bahwa skema ini diajukan Kementerian Koperasi sebagai opsi tambahan selain perbankan dan masih menunggu pembahasan teknis dengan Kementerian Keuangan. Kami juga menyoroti potensi dampaknya terhadap likuiditas bank pembangunan daerah (BPD) serta risiko pada ekosistem kredit pegawai, sehingga diperlukan pengaturan kanal penyaluran agar peran koperasi bisa diperkuat tanpa mengganggu stabilitas lembaga keuangan daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?