Jakarta terapkan tarif PBJT berbeda untuk jasa hiburan

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Tarif PBJT hiburan Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

20.10.2026

Jakarta terapkan tarif PBJT berbeda untuk jasa hiburan — PBJT hiburan Jakarta berubah

Perbedaan komponen pajak pada pembayaran layanan hiburan di Jakarta muncul karena sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan dikenai tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu, atau PBJT, yang tidak selalu sama. Aturan ini menjadi bagian dari kebijakan pajak daerah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sorotan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menerapkan PBJT untuk jasa hiburan seperti tontonan film, konser, pameran, hingga wahana rekreasi.
Tarif PBJT di Jakarta berbeda-beda tergantung jenis layanan hiburan, seperti diskotek, karaoke, spa, dan pertunjukan seni yang diatur secara spesifik.
Konsumen akan melihat besaran pajak berbeda di struk pembayaran, sementara pelaku usaha wajib memungut pajak sesuai klasifikasi layanan hiburan.

Cakupan layanan hiburan kena PBJT

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, ketentuan di Jakarta menempatkan jasa kesenian dan hiburan sebagai salah satu objek PBJT dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Cakupan objek pajaknya meliputi tontonan film atau audiovisual, pergelaran musik, seni, tari dan busana, pameran, kontes kecantikan dan binaraga, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, hingga pacuan kuda serta perlombaan kendaraan bermotor.

Selain itu, PBJT juga mencakup permainan ketangkasan, kegiatan olahraga yang menggunakan tempat atau peralatan tertentu, serta beragam rekreasi seperti wahana air, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.

Dampak bagi konsumen dan pelaku usaha

Dalam kelompok yang sama, panti pijat, pijat refleksi, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap atau spa juga masuk kategori jasa kesenian dan hiburan. Namun, tarif yang dikenakan pada masing-masing layanan tersebut tidak seluruhnya seragam.

Bagi konsumen, kondisi ini berarti besaran pajak pada struk pembayaran dapat berbeda bergantung pada jenis hiburan yang dipilih. Bagi pelaku usaha hiburan di Jakarta, ketentuan tersebut menjadi dasar pemungutan pajak daerah sesuai klasifikasi layanan yang diatur pemerintah provinsi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang mekanisme pemungutan pajak daerah di Jakarta dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, kami membahas pembagian dua sistem penghitungan, yakni self assessment oleh wajib pajak dan official assessment oleh Gubernur. Kami juga menyoroti bahwa PBJT—termasuk untuk objek seperti jasa kesenian dan hiburan—masuk skema self assessment, sehingga pelaku usaha perlu memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?