Pemerintah nilai aksi Greenpeace di Bundaran HI bagian dari kebebasan berpendapat

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Aksi Greenpeace di Bundaran HI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Igor Krasulya

20.10.2026

Pemerintah nilai aksi Greenpeace di Bundaran HI bagian dari kebebasan berpendapat — Aksi Greenpeace & kebebasan

Pemerintah menyatakan aksi protes Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, masuk dalam ruang kebebasan menyampaikan pendapat di tengah sorotan atas krisis iklim dan tekanan biaya hidup. Sikap itu disertai penegasan bahwa isu lingkungan dan daya beli warga juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan penanganan karhutla dan stimulus ekonomi.

Sorotan

Pemerintah menghormati aksi Greenpeace di Bundaran HI sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan menyatakan isu yang diangkat sejalan dengan perhatian pemerintah.
Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk penanganan karhutla di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota serta memperberat sanksi bagi pelaku pembakaran hutan.
Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kilogram untuk 33,24 juta penerima, harga BBM tetap, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton.

Respons resmi pemerintah atas aksi protes

Menurut Kompas, dalam siaran pers yang disampaikan Selasa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah menghormati aksi Greenpeace pada pagi hari itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Ia menegaskan kekhawatiran mengenai dampak krisis iklim dan biaya hidup masyarakat juga sejalan dengan agenda perhatian pemerintah.

Syahganda mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Pernyataan itu muncul setelah aksi pembentangan spanduk protes di kawasan Bundaran HI memicu perhatian publik dan tanggapan dari sejumlah pihak.

Kebijakan karhutla dan stimulus biaya hidup

Dalam penanganan krisis iklim, pemerintah menyatakan terus memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Syahganda merinci Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan telah mengarahkan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.

Pemerintah juga mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurut Syahganda, Presiden telah memerintahkan agar sanksi bagi pelaku diperberat, dan perbuatan tersebut disebut sebagai terorisme ekologi.

Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket itu mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, serta tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang strategi BPGMN mencegah karhutla di lahan gambut, kami membahas dorongan budidaya komoditas ramah air seperti sagu, jelutung, dan nanas yang dipadukan dengan pembasahan kembali gambut. Pendekatan ini menekankan pengelolaan hidrologi melalui pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan, sekaligus melindungi mata pencaharian warga agar pencegahan kebakaran tidak mengganggu ekonomi lokal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?