Komisi I DPR nilai pelibatan TNI dalam pengamanan demo sesuai aturan di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Geopolitik dan Perdagangan
TNI dalam pengamanan demo di Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hanna Syniavska

29.10.2026

Komisi I DPR nilai pelibatan TNI dalam pengamanan demo sesuai aturan di Jakarta — TNI dan demo Jakarta

Perdebatan mengenai kehadiran TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta menguat setelah demonstrasi di kawasan Bundaran HI menarik perhatian publik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan keterlibatan TNI merupakan hal lumrah dan sejalan dengan fungsi pengamanan yang diatur dalam undang-undang.

Sorotan

TNI, khususnya pasukan Marinir, terlibat pengamanan demonstrasi di Bundaran HI Jakarta pada 28/10/2026 sesuai Undang-Undang TNI menurut Komisi I DPR.
Kehadiran TNI dalam pengamanan aksi menuai sorotan publik karena sebagian pihak menilai tugas tersebut seharusnya dilakukan kepolisian.
Demonstran, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, menuntut penetapan status bencana nasional, penghentian militerisasi ruang sipil, penurunan biaya pendidikan, dan perbaikan tata kelola lahan.

Pernyataan DPR soal pengamanan aksi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Dave Laksono menyampaikan pandangan itu saat menanggapi polemik kehadiran TNI, khususnya pasukan marinir, dalam pengamanan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 28/10/2026. Ia mengatakan kehadiran Marinir maupun TNI secara umum dalam pengamanan demonstrasi merupakan hal yang lumrah dan sesuai dengan Undang-Undang TNI.

Menurut Dave, TNI bersama Polri dan aparat penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sekaligus mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang demokrasi. Ia menambahkan aparat pemerintah juga berkewajiban memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, serta melindungi hak dan kewajiban seluruh masyarakat.

Sorotan publik dan tuntutan demonstran

Demonstrasi di Bundaran HI pada Rabu diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari koalisi sipil, petani, hingga mahasiswa dari sejumlah kampus. Kehadiran pasukan TNI dalam pengamanan aksi itu kemudian menjadi sorotan karena sebagian pihak menilai pengamanan demonstrasi semestinya menjadi tugas kepolisian.

Salah satu peserta aksi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan itu mencakup penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, perbaikan tata kelola lahan, dorongan agar APBN lebih berpihak kepada rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pemberantasan korupsi, serta penghentian militerisasi ruang sipil dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan korupsi dana siap pakai BNPB, kami mengulas desakan DPR agar KPK menjatuhkan hukuman maksimal serta memperluas penyidikan dengan menelusuri aliran dana dan peran korporasi vendor. Kami juga menyoroti kekhawatiran bahwa celah tata kelola anggaran darurat dapat melemahkan respons kebencanaan, sehingga pengawasan dan reformasi mekanisme pengadaan perlu diperkuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?