DPR desak hukuman maksimal dalam kasus dugaan korupsi BNPB

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR desak hukuman maksimal dugaan korupsi BNPB

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mikhail Vnuchkov

15.10.2026

DPR desak hukuman maksimal dalam kasus dugaan korupsi BNPB — DPR tagih hukuman tegas

Tekanan politik terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana meningkat di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menilai dugaan penyelewengan dana siap pakai kebencanaan itu sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran serius dalam tata kelola anggaran darurat.

Sorotan

DPR mendesak KPK menerapkan hukuman maksimal hingga hukuman mati dan memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi BNPB berdasarkan UU 31/1999.
Rieke meminta penegak hukum melibatkan PPATK untuk telusuri aliran dana mencurigakan serta menjerat aktor intelektual dan korporasi vendor terkait penyalahgunaan dana BNPB.
KPK menetapkan lima tersangka dari 14 penangkapan terkait korupsi dana kebencanaan BNPB, termasuk kerabat Kepala BNPB dan pihak swasta, dengan indikasi pengondisian anggaran.

Desakan pidana berat dan perluasan penyidikan

Seperti diberitakan Kompas.com, Rieke pada Kamis, 15 Oktober 2026, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, bertindak agresif dengan menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999. Ia juga mendesak penyidik memperluas perkara dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 20 UU Tipikor untuk menjerat aktor intelektual serta korporasi vendor yang terlibat.

Menurut Rieke, dugaan korupsi dana siap pakai BNPB bukan hanya persoalan pidana korupsi, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dari sisi kemanusiaan. Ia menilai kasus tersebut memperlihatkan celah fatal dalam tata kelola anggaran darurat yang membutuhkan evaluasi dan pengawasan lebih ketat.

Rieke juga meminta aparat penegak hukum menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau PPATK, untuk menelusuri seluruh aliran dana mencurigakan. Langkah itu, menurut dia, diperlukan untuk mengungkap pengendali utama, pihak yang diuntungkan secara ilegal, serta jejaring korporasi yang diduga ikut menikmati penyalahgunaan anggaran kebencanaan.

Dampak bagi tata kelola kebencanaan

KPK sebelumnya membongkar dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui dana siap pakai kebencanaan BNPB. Dari 14 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026, lembaga antirasuah itu menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Lima tersangka tersebut adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto, Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery P dan Syifa NG. Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Rabu, 14 Oktober 2026, mengatakan kelimanya telah dimasukkan ke rumah tahanan KPK.

Dalam pengusutan awal, KPK menduga Bima Setyawan dan Richard Erlangga menyalahgunakan dana siap pakai kebencanaan. Setyo mengatakan penggunaan anggaran itu melibatkan sejumlah perusahaan swasta dengan indikasi pengkondisian dalam penyaluran dan pemanfaatan dana, yang sebagian diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

Di luar proses hukum, Rieke mendorong audit kelembagaan menyeluruh terhadap BNPB agar perkara tersebut tidak melemahkan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga meminta reformasi regulasi pengadaan barang dan jasa khusus kebencanaan, termasuk penerapan sistem pelacakan real-time yang dapat diakses publik untuk menutup celah manipulasi dana siap pakai.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang OTT KPK di BNPB pada 13 Oktober 2026, kami menyoroti menguatnya desakan agar penggunaan dana kebencanaan diawasi lebih ketat setelah sejumlah pejabat dan pihak swasta diamankan terkait dugaan korupsi pengadaan darurat. Artikel tersebut juga membahas bagaimana mekanisme bencana nasional dan pengadaan tanpa tender dapat memperbesar risiko penyalahgunaan, sehingga pengawasan dan tata kelola anggaran darurat perlu diperkuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?