DPR minta pengawasan ketat dana kebencanaan usai OTT BNPB

DPR minta pengawasan ketat dana kebencanaan usai OTT BNPB
DPR desak awasi dana bencana

Permintaan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran penanggulangan bencana menguat setelah operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sorotan itu muncul saat risiko penyalahgunaan dinilai meningkat jika status bencana nasional membuka akses APBN penuh dan pengadaan tanpa tender.

Sorotan

  • Daniel Johan dari Komisi IV DPR RI meminta pengawasan ketat atas dana kebencanaan pasca OTT korupsi di BNPB oleh KPK.
  • KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang lain serta menyita Rp1,4 miliar uang tunai dan logam mulia terkait dugaan korupsi pengadaan darurat.
  • Penetapan bencana nasional membuka penggunaan APBN dan pengadaan tanpa tender, meningkatkan risiko korupsi dan tekanan tata kelola dana kebencanaan.

Risiko pengadaan darurat dan pengawasan anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta penggunaan dana kebencanaan diawasi secara ketat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT di lingkungan BNPB. Ia mengatakan anggaran yang semestinya dipakai untuk penanganan bencana tidak boleh diselewengkan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi kesulitan akibat bencana.

Daniel menyebut peristiwa itu menjadi peringatan agar seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara hati-hati tanpa penyelewengan. Politikus PKB itu juga menegaskan masyarakat terdampak bencana tidak boleh kembali dirugikan akibat kebijakan maupun penyalahgunaan anggaran.

Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, dan kejaksaan melekat mengawasi penggunaan anggaran kebencanaan, terutama jika kebakaran hutan dan lahan saat ini akhirnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut dia, penetapan tersebut dapat membuka penggunaan APBN secara penuh dan memungkinkan pengadaan dilakukan tanpa tender, sehingga kerawanannya terhadap korupsi menjadi lebih tinggi.

Perkembangan OTT dan dampaknya bagi tata kelola

KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang lainnya dalam OTT di wilayah Jabodetabek pada Selasa, 13 Oktober 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 14 orang yang diamankan terdiri dari Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah pihak swasta.

Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan lembaga antirasuah itu akan melakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK, tidak akan melakukan intervensi, dan akan bersikap kooperatif dengan memberikan data serta akses informasi yang diperlukan.

Perkembangan ini menambah tekanan pada tata kelola belanja kebencanaan, sektor yang menuntut kecepatan penyaluran namun juga rawan pelanggaran saat mekanisme darurat digunakan. Bagi otoritas pengawasan, kasus ini dapat menjadi ujian untuk memastikan fleksibilitas anggaran bencana tidak berubah menjadi celah korupsi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang OTT KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026, kami mengulas langkah lembaga tersebut melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Saat itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif, sementara kasus tersebut menambah sorotan pada penguatan tata kelola, integritas, dan pengawasan internal agar operasional penanganan bencana tetap berjalan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.