Pavlo Kot

Komisi III DPR menyatakan pembahasan RUU perampasan aset tetap terbuka di tengah aduan ke MKD

Komisi III DPR menyatakan pembahasan RUU perampasan aset tetap terbuka di tengah aduan ke MKD
RUU Perampasan Aset Terbuka

Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah aduan Indonesia Corruption Watch ke Mahkamah Kehormatan Dewan menargetkan pimpinan DPR terkait proses pengesahannya. Di tengah tekanan itu, pimpinan Komisi III DPR menyatakan proses legislasi berjalan terbuka, melibatkan publik, dan dilakukan bersama pemerintah melalui berbagai tahapan formal.

Sorotan

  • DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap terbuka dan melibatkan masyarakat, menanggapi aduan Koalisi Advokasi Perampasan Aset ke MKD.
  • Komisi III DPR dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan ke 15 provinsi serta 46 daerah pemilihan terkait penyusunan RUU ini.
  • Sepanjang 2026, terdapat 19 permohonan dan masukan tertulis mengenai RUU Perampasan Aset, mencakup dukungan, penyempurnaan, dan keberatan dari berbagai pihak.

Klaim keterbukaan proses legislasi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons pengaduan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili ICW terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD.

Dede mengatakan DPR menghormati kritik dan masukan dari ICW serta organisasi masyarakat sipil. Ia menegaskan pembahasan undang-undang tersebut merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi publik.

Menurut Dede, pimpinan DPR juga sejak awal memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU itu. Ia menyebut Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya, termasuk Sufmi Dasco, terus memonitor tahapan pembahasan di Komisi III sesuai tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi yang diatur dalam UU MD3.

Partisipasi publik dan implikasi pengawasan

Dede menyatakan pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan elemen masyarakat lain tetap diperlukan agar penerapan UU Perampasan Aset berlangsung transparan dan akuntabel. Ia juga berharap partisipasi tersebut terus berlanjut untuk mengawal pelaksanaan aturan agar tetap sejalan dengan tujuan pembentukannya.

Dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset, Dede menyebut Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Proses itu juga mencakup kunjungan ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi di 46 wilayah daerah pemilihan.

Sepanjang 2026, kata Dede, terdapat 19 permohonan dan masukan tertulis khusus terkait RUU tersebut. Masukan itu mencakup dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan, yang menurut dia menunjukkan penyerapan aspirasi tetap berjalan melalui berbagai mekanisme, termasuk komunikasi dengan masyarakat pada masa reses.

Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan bahwa pembahasan DPR rampung pada tahap I lewat keputusan tingkat I terkait RUU Perampasan Aset.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.