Sumatera Selatan salurkan Banpres Rp200 miliar untuk penanganan karhutla
Dukungan fiskal tambahan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mulai mengalir dalam dua tahap pada 26 Oktober 2026. Total Bantuan Presiden yang disalurkan mencapai Rp200 miliar di luar dana siap pakai BNPB, anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca dan water bombing, serta APBD daerah.
Sorotan
- Total Banpres sebesar Rp200 miliar telah disalurkan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota.
- Penyaluran tahap pertama Rp100 miliar diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan serta empat kabupaten, sementara tahap kedua Rp100 miliar ke 10 kabupaten/kota.
- Banpres ini menambah kapasitas pembiayaan di luar anggaran rutin dan BNPB, mempercepat respons darurat karhutla serta menunjukkan intervensi fiskal langsung pemerintah pusat.
Rincian penyaluran dana darurat
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan disalurkan berdasarkan status kedaruratan kepada pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota.Pada tahap pertama, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Rp100 miliar kepada Provinsi Sumatera Selatan serta empat kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Tahap kedua senilai Rp100 miliar juga telah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota, yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat.
Dari dua tahapan tersebut, total Banpres yang telah disalurkan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai Rp200 miliar. Raja menyatakan dana itu harus digunakan secara transparan dan akuntabel serta berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.
Dampak bagi respons kebakaran daerah
Bantuan ini menambah kapasitas pembiayaan pemerintah daerah saat respons karhutla berlangsung, karena pos tersebut berada di luar dukungan anggaran rutin daerah. Raja menegaskan Banpres ini juga merupakan dukungan tambahan di luar dana siap pakai BNPB dan anggaran Kementerian Kehutanan.Dengan tambahan dana pusat tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penerima diharapkan dapat memperkuat langkah penanganan darurat di lapangan. Skema ini menunjukkan intervensi fiskal langsung dari pemerintah pusat untuk mempercepat respons karhutla di salah satu wilayah yang terdampak di Sumatera Selatan.
Pengawasan Ombudsman RI atas penggunaan anggaran penanganan karhutla menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, seiring meluasnya dampak kabut asap dan kebutuhan memastikan dana publik dipakai efektif di berbagai daerah. Kami mencatat Ombudsman juga membuka ruang aduan masyarakat untuk menilai kesiapan aparat serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam merespons kebakaran di lapangan.
- Forex
- Crypto