Indonesia hadapi risiko kebijakan politik membunuh iklim bisnis

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Risiko kebijakan politik bisnis

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ashutosh Sureka

Kemarin

Indonesia hadapi risiko kebijakan politik membunuh iklim bisnis — Risiko politik bisnis Indonesia

Peran negara dalam sistem ekonomi dinilai menentukan kualitas iklim usaha, investasi, dan arah pertumbuhan jangka panjang. Ketika kekuasaan politik terpusat tanpa kontrol dan keseimbangan, kerusakan aturan main dapat meluas menjadi ancaman bagi bisnis dan stabilitas ekonomi.

Sorotan

Didik J Rachbini menilai konsentrasi kekuasaan politik di Indonesia berpotensi merusak aturan main ekonomi dan menghambat iklim bisnis.
Pemusatan keputusan di tangan elite mengesampingkan teknokrat sehingga meningkatkan risiko lahirnya kebijakan ekonomi buruk akibat lemahnya kontrol dan ruang koreksi.
Didik memperingatkan bahwa iklim otoritatif dan budaya informasi asimetris berisiko mematikan inovasi, investasi, serta memutus creative destruction yang esensial bagi kegiatan ekonomi.

Risiko konsentrasi kekuasaan terhadap ekonomi

Seperti ditulis Okezone Economy Indonesia, ekonom senior Didik J Rachbini menilai praktik bernegara yang buruk berpotensi merusak undang-undang, norma, dan aturan main ekonomi sehingga politik jangan sampai membunuh bisnis.

Ia menjelaskan bahwa ketika bisnis ambruk, dampaknya tidak berhenti pada sektor usaha, tetapi juga menjalar ke ekonomi, politik, dan kekuasaan. Dalam pandangannya, negara gagal muncul ketika institusi tidak dibangun dengan kuat dan keputusan terlalu terpusat di tangan pemimpin yang merasa paling mengetahui arah kebijakan.

Menurut uraian tersebut, pemusatan kekuasaan membuat teknokrat dan ahli tersisih dari proses pengambilan keputusan. Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko lahirnya kebijakan yang buruk karena kontrol terhadap pemimpin melemah dan ruang koreksi dari lingkungan sekitarnya menyempit.

Dampak pada inovasi dan iklim usaha

Didik juga merujuk pada pandangan Acemoglu dalam Why Nations Fail, yang menyebut kegagalan negara bukan terutama disebabkan faktor geografis, sumber daya alam, budaya, atau ketidaktahuan, melainkan oleh kekuasaan politik yang tersentralisasi pada segelintir elite tanpa checks and balances.

Ia menggambarkan negara gagal memiliki sindrom informasi asimetris dan budaya Asal Bapak Senang, ketika bawahan cenderung menutupi data buruk dan hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan penguasa. Iklim ketakutan seperti itu, menurutnya, menghambat kualitas kebijakan sekaligus memperbesar jarak antara kondisi ekonomi riil dan keputusan politik.

Dalam situasi tersebut, politik dinilai dapat memusnahkan creative destruction karena pemimpin yang terlalu otoritatif cenderung menghambat kreativitas, inovasi, dan pemikiran baru. Bagi dunia usaha, pola itu berisiko menekan iklim investasi dan kegiatan ekonomi produktif ketika kepentingan penguasa mulai mengalahkan kebutuhan pasar dan pembaruan bisnis.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi hukum, kami membahas arahan pemerintah untuk memangkas aturan yang berbelit, mempercepat perizinan, dan memperkuat kepastian hukum demi mendukung pembangunan serta iklim investasi. Ulasan itu menyoroti langkah deregulasi dan upaya menghubungkan proses pembentukan hingga evaluasi regulasi, termasuk pemanfaatan data dan penguatan akses dokumen hukum. Intinya, penyederhanaan aturan diposisikan sebagai cara menekan biaya dan hambatan bagi masyarakat maupun dunia usaha agar kebijakan lebih efektif dan tidak kontraproduktif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?