Danantara dorong reformasi BUMN, arsitektur strategis dinilai perlu diperkuat
Reformasi Badan Usaha Milik Negara yang dijalankan Danantara Indonesia dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah. Langkah itu disebut perlu ditopang oleh arsitektur BUMN yang menyelaraskan strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional dan arah investasi negara.
Sorotan
- Achmad Deni Daruri menilai konsolidasi BUMN meningkatkan efisiensi, skala usaha, dan daya saing melalui penggabungan perusahaan sejenis ke dalam satu holding.
- Arsitektur BUMN diperlukan sebagai fondasi strategis agar negara dapat mengelola aset dan menentukan arah investasi secara lebih terarah.
- Reformasi BUMN harus mempertimbangkan mandat strategis seperti ketahanan energi, pembiayaan usaha mikro, pembangunan infrastruktur terpencil, dan stabilitas pangan nasional.
Peran konsolidasi dan arsitektur BUMN
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Presiden Direktur Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri mengatakan konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua aspek berbeda namun saling melengkapi dalam reformasi perusahaan milik negara di Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut dia, konsolidasi berfokus pada penguatan perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN menjadi landasan strategis bagi negara dalam mengelola aset dan menentukan arah investasi.Deni menjelaskan konsolidasi BUMN merupakan proses bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan dalam sektor sejenis ke dalam satu holding. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbesar skala usaha, memperkuat daya saing, mengoptimalkan biaya operasional, menyederhanakan koordinasi, dan meningkatkan kapasitas investasi.
Ia menambahkan pendekatan tersebut masuk akal di tingkat korporasi karena direksi berfokus pada efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing. Dalam kerangka itu, konsolidasi diposisikan sebagai instrumen korporasi, sementara arsitektur BUMN dipandang sebagai strategi negara yang lebih luas.
Dampak bagi agenda pembangunan nasional
Di luar fungsi komersial, pengelolaan BUMN juga perlu mempertimbangkan peran strategis negara dalam mendorong pembangunan nasional. Menurut Deni, perusahaan pelat merah tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga memikul mandat untuk mendukung ketahanan energi, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, dan menjaga stabilitas pangan nasional.Pandangan tersebut menunjukkan reformasi BUMN tidak hanya diukur dari efisiensi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga dari kemampuan mendukung prioritas ekonomi nasional. Dengan arsitektur yang lebih kuat, penyelarasan antara target bisnis BUMN dan kebutuhan pembangunan dinilai dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan aset negara yang lebih terarah.
Dalam ulasan kami sebelumnya tentang Perpres 41/2026 mengenai Penguatan Logistik Nasional, kami menyoroti mandat pemerintah untuk mempercepat transformasi logistik agar biaya logistik turun bertahap dari 14,29% PDB (2022) menuju 8%. Kebijakan ini menekankan penguatan konektivitas dan infrastruktur, integrasi serta digitalisasi logistik, dan peningkatan SDM/penyedia jasa sebagai pilar untuk memperbaiki efisiensi distribusi dan daya saing ekonomi.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto