DPR jadwalkan pembahasan RUU hak cipta dan perampasan aset pada masa sidang II

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
DPR bahas RUU hak cipta & aset

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sergey Shendetskyi

9 jam yang lalu

DPR jadwalkan pembahasan RUU hak cipta dan perampasan aset pada masa sidang II — RUU hak cipta & aset

DPR RI memasuki Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda legislasi dan pengawasan yang mencakup sejumlah rancangan undang-undang prioritas. Selain pembahasan RUU hak cipta dan RUU perampasan aset, parlemen juga menyoroti ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sorotan

DPR RI memasukkan pembahasan RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana pada Masa Sidang II 2026-2027.
DPR menegaskan komitmen menjaga ketahanan fiskal dalam APBN 2026 untuk melindungi perekonomian dan kesejahteraan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Agenda pengawasan DPR fokus pada isu strategis seperti kasus penyadapan presiden, perbaikan regulasi pasar modal, dan penguatan ketahanan energi nasional.

Agenda legislasi dan fokus anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR bersama pemerintah akan membahas sejumlah RUU inisiatif DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027. Dalam pidato pada Rapat Paripurna ke-11 pembukaan masa sidang, Selasa, Puan menyebut pembahasan itu mencakup RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DPR juga melanjutkan pembahasan RUU tentang Hak Cipta dan RUU tentang Perkoperasian. Selain itu, parlemen membahas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Puan mengatakan DPR berkomitmen mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat. Menurut dia, percepatan itu tetap mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, DPR juga memberi perhatian pada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Puan menyatakan lembaganya akan memastikan ketahanan fiskal dalam APBN 2026 tetap mampu melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pengawasan DPR pada isu strategis

Pada fungsi pengawasan, DPR memusatkan perhatian pada sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan publik dalam masa persidangan ini. Fokus itu antara lain mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia, penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Agenda pengawasan juga meliputi percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri. Selain itu, DPR menaruh perhatian pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.

Isu lain yang menjadi fokus adalah evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak. DPR juga menyoroti kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Sebelumnya, kami melaporkan DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 setelah disepakati sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?