Perlindungan pekerja informal menunggu realisasi jaminan sosial di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Perlindungan pekerja informal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

23 mnt lalu

Perlindungan pekerja informal menunggu realisasi jaminan sosial di Indonesia — Jaminan sosial menanti realisasi

Akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Indonesia masih menghadapi hambatan meski hak tersebut kini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru itu membuka ruang bantuan iuran dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada pendataan penerima, pembagian pembiayaan, dan kesiapan anggaran.

Sorotan

Pemerintah pusat diharuskan menanggung jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja informal miskin sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026.
Perkiraan kebutuhan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi 20 juta pekerja informal rentan mencapai sekitar Rp 4 triliun per tahun.
Skema gotong-royong antara pemerintah pusat dan daerah dinilai memungkinkan pembiayaan program tanpa membebani kapasitas anggaran negara secara signifikan.

Skema perlindungan dan kebutuhan anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberi hak bagi pekerja informal untuk memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjawab kesenjangan perlindungan antara pekerja formal, yang umumnya terdaftar melalui perusahaan, dan pekerja informal yang selama ini harus mengupayakan kepesertaan secara mandiri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan perlindungan bagi pekerja informal sebenarnya bukan hal baru karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Menurut dia, persoalan utama saat ini bukan lagi landasan hukum, melainkan kemauan politik pemerintah untuk menjalankannya serta menyiapkan anggaran.

Ia mengusulkan agar pemerintah pusat menanggung pembiayaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal miskin dan rentan. Pemerintah daerah, sementara itu, dinilai dapat ikut membiayai program jaminan hari tua agar pekerja informal juga memiliki tabungan untuk masa depan.

Timboel memperkirakan kebutuhan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian mencapai sekitar Rp 4 triliun per tahun bila sekitar 20 juta pekerja rentan menerima bantuan iuran. Menurut dia, pembiayaan itu masih relatif terjangkau jika dibandingkan dengan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama bila dibagi melalui skema gotong royong dengan anggaran daerah.

Sebelumnya, kami melaporkan BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI meneken Nota Kesepahaman di ICE BSD pada 14 Oktober 2026 untuk memperluas perlindungan jaminan sosial di sektor mebel dan kerajinan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?