PPPK paruh waktu Pandeglang desak pengangkatan penuh waktu mulai 2027
Aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dari Kabupaten Pandeglang menambah tekanan terhadap pemerintah untuk memberi kepastian status kepegawaian pada 2027. Tuntutan itu juga menyoroti isu kesejahteraan, setelah jam kerja berkurang dan honor bulanan dinilai tidak sebanding serta kerap dibayar terlambat.
Sorotan
- Massa PPPK paruh waktu Pandeglang menuntut pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dalam aksi di DPR RI pada 10 November 2026.
- Honor PPPK paruh waktu turun dari Rp 500.000 menjadi Rp 450.000 per bulan dan sering mengalami penundaan pembayaran dua hingga empat bulan.
- PPPK paruh waktu menyoroti ketidakpastian status kerja dan tidak adanya peningkatan kesejahteraan meski masa kerja mereka antara lima hingga 30 tahun.
Tuntutan status dan keluhan kesejahteraan
Seperti diberitakan Kompas.com, massa PPPK paruh waktu asal Pandeglang, Banten, menyuarakan tuntutan agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan.Wakil Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Pandeglang, Zainal Mutakin, mengatakan para pegawai menginginkan kepastian status sekaligus perbaikan kesejahteraan. Menurut dia, skema paruh waktu membuat jam kerja mereka turun dari delapan jam sehari menjadi empat jam, tetapi penghasilan yang diterima tetap dinilai belum mencerminkan beban kerja di lapangan.
Zainal menyebut honor yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp 500.000 per bulan turun menjadi Rp 450.000. Ia juga mengatakan pembayaran honor bagi PPPK paruh waktu di Kabupaten Pandeglang kerap menunggak selama dua hingga empat bulan.
Ketidakpastian skema pengangkatan ASN
Zainal menuturkan harapan untuk diangkat dari tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Ia mengatakan bahwa pada 3 Februari 2024 para pegawai sempat menerima informasi bahwa tidak akan ada status pegawai paruh waktu dalam skema pengangkatan tersebut.Pada saat itu, kata dia, hanya ada dua kategori ASN, yaitu pegawai negeri sipil dan PPPK. Namun dalam perkembangannya muncul skema PPPK paruh waktu, yang menurut para pegawai belum memberikan kepastian kesejahteraan dan status kerja.
Ia menambahkan sebagian pegawai yang kini berstatus PPPK paruh waktu telah mengabdi selama bertahun-tahun, dengan masa kerja mulai dari lima tahun hingga 30 tahun. Lama pengabdian itu menjadi dasar tambahan bagi tuntutan agar pemerintah mengubah skema kerja mereka menjadi penuh waktu mulai 2027.
Sebelumnya, kami melaporkan Taspen mendukung skema pembayaran pensiun ASN mulai 2027 langsung dari RKUN ke rekening peserta.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto