Indonesia perkirakan penyesuaian harga Pertalite untuk tekan beban fiskal

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penyesuaian harga Pertalite

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

26.03.2026

Indonesia perkirakan penyesuaian harga Pertalite untuk tekan beban fiskal — Pertalite siap naik harga

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan harga BBM subsidi Pertalite berpotensi naik menjadi sekitar Rp11.500 per liter, menurut keterangannya kepada Okezone pada Kamis, 26 Maret 2026. Proyeksi itu dikaitkan dengan kenaikan harga minyak dunia akibat perang U.S.-Iran yang menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hitungannya, penyesuaian harga dinilai perlu agar kompensasi energi tidak melebar dan defisit APBN tetap terjaga.

Sorotan

Pertalite berpotensi naik 10-15 persen dari Rp10.000 per liter sebagai opsi untuk menahan beban kompensasi energi agar tetap aman secara fiskal.
Setiap kenaikan US$1 pada harga minyak di atas asumsi ICP dalam APBN menambah beban fiskal sekitar Rp6,5 triliun–Rp6,8 triliun per tahun, mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Kenaikan harga Pertalite berisiko meningkatkan pengeluaran masyarakat dan biaya industri, serta dapat memicu inflasi di sektor transportasi dan logistik.

Tekanan harga minyak dan opsi penyesuaian subsidi

Fabby mengatakan Pertalite berpotensi naik sekitar 10-15 persen dari harga saat ini Rp10.000 per liter. Menurut dia, kenaikan itu menjadi salah satu opsi untuk menjaga beban kompensasi energi tetap berada dalam batas aman fiskal. Ia menilai tanpa penyesuaian, tekanan terhadap APBN akan terus meningkat seiring lonjakan harga minyak mentah global.

Dalam penjelasannya, setiap kenaikan US$1 di atas asumsi Indonesian Crude Price dalam APBN dapat menambah beban fiskal sekitar Rp6,5 triliun hingga Rp6,8 triliun per tahun. Jika tren harga minyak berlanjut, tambahan beban tersebut berpotensi memperbesar tekanan anggaran dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kondisi itu menempatkan pemerintah pada pilihan antara menambah utang atau menyesuaikan harga BBM.

Dampak terhadap APBN dan sektor energi nasional

Proyeksi kenaikan Pertalite menunjukkan besarnya sensitivitas fiskal Indonesia terhadap pergerakan harga energi global. Bagi sektor energi, penyesuaian harga dapat mengurangi lonjakan kompensasi yang harus ditanggung negara dan Pertamina. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berisiko menambah beban pengeluaran masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Pernyataan IESR ini muncul ketika konflik U.S.-Iran mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan risiko pada anggaran energi nasional. Jika pemerintah mempertahankan harga tanpa perubahan, kompensasi kepada Pertamina disebut akan terus meningkat. Fabby menegaskan pengendalian beban itu menjadi penting agar defisit APBN tidak melebar.

Implikasi kebijakan bagi pemerintah

Secara kebijakan, wacana penyesuaian harga Pertalite menyoroti tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli. Keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan harga minyak, asumsi ICP, serta kapasitas anggaran negara dalam menahan tambahan kompensasi. Selama tekanan eksternal masih berlangsung, ruang pemerintah untuk mempertahankan subsidi energi penuh terlihat semakin terbatas.

Bagi pasar dan pelaku industri, arah kebijakan BBM bersubsidi menjadi indikator penting untuk memproyeksikan biaya distribusi dan inflasi. Kenaikan harga Pertalite juga dapat memicu penyesuaian pada rantai pasok sektor transportasi dan logistik. Karena itu, setiap perubahan tarif akan dipantau sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah gejolak energi global.

Kami sebelumnya melaporkan pemerintah mengkaji penyesuaian bantuan sosial di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia. Dalam laporan itu dijelaskan opsi yang dibahas mencakup kemungkinan kenaikan nominal BLTS serta perluasan jumlah penerima, dengan bansos tetap diposisikan sebagai instrumen perlindungan daya beli meski pemerintah menjalankan efisiensi anggaran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?