Kementan dorong perbaikan irigasi untuk produktivitas pangan Indonesia

Kementan dorong perbaikan irigasi untuk produktivitas pangan Indonesia
Irigasi dongkrak produksi pangan

Kementerian Pertanian menyatakan dalam seminar ketahanan pangan di Bogor bahwa percepatan swasembada pangan bergantung pada kenaikan produktivitas lahan dan frekuensi tanam, dengan irigasi ditempatkan sebagai faktor operasional paling krusial. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada 2 April 2026, ketika pemerintah juga menekankan dukungan kebijakan pupuk dan harga pembelian gabah untuk menjaga insentif produksi petani.

Sorotan

  • Kementan menetapkan anggaran perbaikan irigasi Rp12 triliun untuk 2025 guna memastikan pasokan air dan mendukung produktivitas pangan nasional.
  • Pemerintah menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi dan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani.
  • Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global, menunjukkan potensi nilai tambah dan peluang agribisnis bagi sektor pertanian dalam negeri.

Strategi intensifikasi dan dukungan kebijakan

Sudaryono mengatakan peningkatan hasil panen perlu ditempuh melalui intensifikasi pertanian di lahan yang sama, sekaligus menaikkan indeks pertanaman dalam satu tahun. Menurutnya, Kementan terus mendorong kebijakan yang membuat hasil per hektare melampaui rata-rata saat ini dan memungkinkan lahan petani ditanami lebih sering. Ia menilai target swasembada tetap dapat dicapai meski luas lahan, jumlah petani, dan anggaran belum bertambah signifikan, selama kebijakan dijalankan secara tepat.

Dalam pemaparannya, ia juga menyoroti penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi sebagai bagian dari reformasi kebijakan sektor pertanian. Skema tersebut kini dilakukan melalui pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi Kementerian Pertanian, lalu penyaluran produsen ke kelompok tani. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga harga saat panen dan memberi kepastian pendapatan bagi petani.

Anggaran irigasi dan dampaknya bagi produksi

Sudaryono menegaskan ketersediaan air menjadi penentu utama keberhasilan tanam, sehingga perbaikan infrastruktur irigasi menjadi prioritas. Ia mencontohkan 61 bendungan yang dibangun pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan hingga tingkat tersier. Melalui instruksi presiden terkait irigasi, menurut dia, pemerintah pusat dan daerah kini dapat berperan dalam pembangunan jaringan tersebut.

Ia menyebut anggaran perbaikan irigasi mencapai Rp12 triliun pada 2025, yang diharapkan memastikan pasokan air bagi petani. Dalam penjelasannya, petani masih dapat membeli benih dan pupuk, tetapi tanpa air mereka tidak dapat menanam. Penekanan pada irigasi itu menunjukkan bahwa efisiensi belanja infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi peningkatan output pangan nasional.

Peluang agribisnis dan dukungan kebijakan pangan

Selain produksi pangan pokok, Sudaryono menilai sektor pertanian juga menawarkan peluang ekonomi bagi generasi muda melalui komoditas bernilai tinggi, termasuk kelapa sawit. Ia mengatakan Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global dan menilai komoditas itu memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan beberapa sumber minyak nabati lain. Menurutnya, luasnya produk turunan sawit, dari minyak goreng hingga kebutuhan industri, menunjukkan potensi nilai tambah sektor pertanian.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengatakan penguatan sektor pangan memerlukan kepemimpinan, kebijakan tepat, dan sinergi lintas pihak. Ia mendorong peningkatan produksi domestik, modernisasi pertanian, perbaikan tata kelola pupuk subsidi, perlindungan harga, distribusi logistik yang lebih baik, serta penguatan cadangan pangan nasional. Titiek juga menekankan pangan perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, sehingga integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting.

Sebelumnya, kami melaporkan paket delapan strategi efisiensi pemerintah yang disiapkan sebagai respons awal atas gejolak energi global dan dampaknya terhadap tekanan APBN 2026. Dalam laporan itu, simulasi GREAT Institute menyoroti risiko defisit yang melebar seiring kenaikan harga minyak, pelemahan Rupiah, serta kebutuhan reprioritisasi belanja untuk menjaga inflasi dan daya beli.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.