Pemerintah kaji kebijakan harga BBM nonsubsidi di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kebijakan harga BBM nonsubsidi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

06.04.2026

Pemerintah kaji kebijakan harga BBM nonsubsidi di Indonesia — BBM nonsubsidi dikaji ulang

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin menjadi dasar kabar terbaru bahwa pemerintah masih menelaah kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Sikap itu muncul setelah pemerintah sebelumnya menyampaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak naik pada April 2026, menyusul koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan

Proses pengkajian harga BBM nonsubsidi masih berjalan sehingga pemerintah belum memutuskan penyesuaian harga atau mengumumkan jadwal resminya.
Pada April 2026, pemerintah memastikan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi setelah koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina.
Kelanjutan kajian harga BBM nonsubsidi menandakan pemerintah menjaga fleksibilitas kebijakan, dan pasar menunggu hasil evaluasi karena potensi dampak pada biaya distribusi dan ekonomi.

Proses kajian harga dan jadwal pengumuman

Airlangga menyatakan keputusan terkait BBM nonsubsidi belum mencapai tahap final karena proses pengkajian masih berjalan. Ia mengatakan hasilnya akan disampaikan kepada publik setelah pembahasan tersebut selesai. Dengan demikian, pemerintah belum memberikan kepastian apakah penyesuaian harga benar-benar dilakukan atau tidak.

Pernyataan itu disampaikan saat Airlangga ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 6 April 2026. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pemerintah masih memeriksa berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan harga energi masih berada pada fase evaluasi internal.

Koordinasi pemerintah dan dampaknya bagi sektor energi

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi pada April 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keputusan tersebut diambil setelah koordinasi antara pemerintah, Kementerian ESDM, dan Pertamina. Ia juga menyebut arahan Presiden menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Bagi sektor energi, kelanjutan kajian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih menjaga ruang kebijakan di tengah kebutuhan menyeimbangkan kepentingan publik dan pengelolaan harga. Pasar dan pelaku usaha akan mencermati hasil evaluasi tersebut karena perubahan harga BBM nonsubsidi dapat memengaruhi biaya distribusi dan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Untuk saat ini, posisi resmi pemerintah adalah menahan pengumuman akhir hingga kajian selesai.

Sebelumnya, kami melaporkan dorongan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi ICP dalam APBN 2026. Dalam laporan tersebut, tekanan fiskal dari pembengkakan subsidi dan kompensasi energi disorot, termasuk risiko volatilitas pasokan akibat dinamika geopolitik, sehingga arah kebijakan harga energi dinilai kian sensitif bagi inflasi dan konsumsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?