LKPP soroti hambatan dokumen dalam pengadaan pesawat presiden

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Hambatan dokumen pengadaan pesawat

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Parshwa Turakhiya

06.04.2026

LKPP soroti hambatan dokumen dalam pengadaan pesawat presiden — Kendala dokumen pengadaan pesawat

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menyatakan proses pengadaan pesawat kepresidenan RI sempat membebani Boeing dan Airbus dengan persyaratan SIUP dan NPWP. Keterangan itu muncul saat ia dimintai pandangan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, sehingga menyoroti praktik pengadaan pemerintah ketika berhadapan dengan produsen global yang jumlahnya terbatas.

Sorotan

LKPP menyoroti ketidaksesuaian syarat dokumen SIUP dan NPWP dalam tender pengadaan pesawat presiden karena produsen global terbatas hanya Boeing dan Airbus.
Proses pengadaan pesawat Presiden Prabowo Subianto akhirnya dilakukan melalui perusahaan perantara, meningkatkan risiko lapisan transaksi dan mengurangi efisiensi belanja negara.
Sidang korupsi Chromebook mengungkap kerugian negara Rp 2,1 triliun serta dugaan Nadiem Makarim memperkaya diri sebesar Rp 809 miliar melalui investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Persyaratan tender dinilai tidak sesuai pasar pemasok global

Setya mengatakan kebutuhan pesawat untuk Presiden Prabowo Subianto menuntut komunikasi langsung dengan Boeing dan Airbus karena produsen pesawat sangat terbatas. Menurut dia, kondisi itu membuat pemerintah perlu berkomunikasi dan bahkan bernegosiasi langsung dengan pabrikan, bukan sekadar mengandalkan mekanisme administrasi umum. Ia menilai permintaan SIUP dan NPWP kepada dua produsen tersebut menimbulkan kebingungan di tingkat pemasok.

Dalam forum aanwijzing atau rapat proses pengadaan, pihak Boeing disebut sempat mempertanyakan dokumen SIUP dan NPWP yang diminta oleh Indonesia. Setya menggambarkan situasi itu sebagai contoh ketidaksesuaian antara desain persyaratan tender dan karakter pasar internasional yang sangat terkonsentrasi. Ia menilai pengadaan untuk barang strategis dengan jumlah produsen terbatas memerlukan pendekatan yang lebih relevan dengan struktur industri.

Peran perantara dan risiko efisiensi pengadaan

Pada akhirnya, Boeing dan Airbus disebut tidak masuk melalui proses penawaran secara langsung, melainkan diwakili perusahaan perantara. Setya menyebut kondisi ini membuat pabrikan memilih jalur makelar dalam mengikuti proses pengadaan. Pernyataan itu juga ia kaitkan dengan praktik yang menurutnya masih sering muncul dalam tender pemerintah.

Ia menyoroti fenomena pemenang tender yang menurutnya kerap berasal dari perusahaan serba bisa, bukan pelaku utama di sektor terkait. Dalam konteks bisnis pengadaan, kondisi seperti itu berpotensi menambah lapisan transaksi dan mengurangi efisiensi hubungan langsung antara pemerintah dan produsen. Sorotan tersebut muncul di tengah pembahasan lebih luas mengenai tata kelola belanja negara dalam sidang kasus Chromebook.

Kesaksian muncul di tengah perkara korupsi Chromebook

Keterangan Setya disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam perkara itu, Nadiem bersama tiga terdakwa lain disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Jaksa juga menyebut Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar yang disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Dakwaan menyebut Nadiem menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan kajian pengadaan agar mengerucut pada perangkat berbasis Chrome milik Google. Tiga terdakwa lain dalam perkara ini adalah mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, mantan Direktur SMP sekaligus KPA Mulyatsyah, serta mantan Direktur SD sekaligus KPA Sri Wahyuningsih. Mereka didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Kami sebelumnya melaporkan usulan pembentukan lembaga khusus pengelola aset rampasan negara yang ditempatkan langsung di bawah Presiden. Dalam laporan itu, DPR menekankan perlunya pengelolaan yang profesional, independen, transparan, dan diaudit agar nilai aset sitaan tidak menyusut serta pemulihan kerugian negara lebih efektif. Isu tata kelola ini relevan dengan sorotan pada mekanisme belanja negara dan risiko inefisiensi yang muncul dalam perkara pengadaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?