ESDM siapkan uji jalan Bobibos untuk menekan impor BBM

ESDM siapkan uji jalan Bobibos untuk menekan impor BBM
Bobibos: Uji Jalan BBM Alternatif

Menurut Okezone Economy Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan uji jalan resmi untuk bahan bakar alternatif Bobibos setelah audiensi dengan tim pengembangnya. Langkah ini muncul ketika pemerintah mencari opsi energi baru di tengah ancaman krisis energi global dan upaya mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Sorotan

  • Bobibos mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM untuk mengikuti uji jalan sesuai ketentuan resmi pemerintah.
  • Bobibos telah menjalani uji internal pada berbagai kendaraan dengan klaim emisi nol dan konsumsi bahan bakar lebih hemat.
  • Bobibos berbahan baku jerami menawarkan potensi menekan impor BBM dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian domestik jika lolos uji resmi.

Uji resmi menyusul audiensi dengan Ditjen Migas

Dalam pertemuan antara tim Bobibos dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, bahan bakar yang dikembangkan di dalam negeri itu disebut mendapat lampu hijau untuk melangkah ke tahap pengujian sesuai ketentuan pemerintah.

Founder Bobibos, Iklas Thamrin, mengatakan pihaknya telah menjalankan serangkaian uji internal sebelum masuk ke tahap pengujian pemerintah. Ia menyatakan Bobibos sudah diuji di berbagai merek sepeda motor, mobil, kendaraan diesel, hingga truk, dengan klaim emisi nol dan konsumsi yang lebih hemat.

Potensi pengurangan impor dan nilai tambah pertanian

Pengembangan Bobibos diposisikan tidak hanya sebagai alternatif energi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menekan impor BBM. Jika lolos uji resmi, bahan bakar ini berpotensi menambah pilihan pasokan energi domestik di saat pemerintah mencari sumber energi yang lebih beragam.

Pembina Bobibos, Mulyadi, menjelaskan bahan bakar tersebut berasal dari jerami, limbah pertanian yang selama ini kerap dibakar dan belum memiliki nilai ekonomi berarti. Pemanfaatan bahan baku itu membuka peluang nilai tambah bagi sektor pertanian sekaligus menghubungkan agenda ketahanan energi dengan ekonomi kerakyatan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan bioenergi nasional, pemerintah menegaskan fokus pada perluasan biodiesel hingga target B50 serta pengembangan etanol melalui mandatori E20 untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Laporan itu juga menyoroti dukungan BUMN dan percepatan pembangunan fasilitas produksi, sekaligus mengaitkan program biofuel dengan hilirisasi komoditas dan peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah serta petani.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.