DPR sebut harga pangan tak punya alasan naik setelah BBM subsidi tetap
Stabilitas harga BBM subsidi per 18 April 2026 menjadi sorotan di tengah lonjakan tajam harga BBM non-subsidi di Indonesia. Kondisi ini mendorong desakan agar harga bahan pokok dan biaya distribusi tidak ikut terdorong naik, terutama saat tekanan daya beli mulai dirasakan rumah tangga kelas menengah.
Sorotan
- Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap per 18 April 2026: Pertalite Rp 10.000, Solar Rp 6.800, dan Pertamax Rp 12.300 per liter.
- Harga BBM non-subsidi melonjak signifikan: Pertamax Turbo naik dari Rp 13.100 ke Rp 19.400, Dexlite Rp 14.200 ke Rp 23.600, Pertamina Dex Rp 14.500 ke Rp 23.900 per liter.
- DPR minta pengawasan distribusi subsidi dan kendali tarif logistik diperkuat agar beban rumah tangga tidak naik dan harga pangan stabil.
Sikap DPR atas harga BBM dan pangan
Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Firnando Ganinduto mengatakan pelaku pasar tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga bahan pokok karena pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak berubah per 18 April 2026. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Solar subsidi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax juga bertahan di Rp 12.300 per liter.Firnando menegaskan kenaikan pada BBM non-subsidi tidak boleh berdampak pada harga kebutuhan pokok. Ia meminta pemerintah menjaga stabilitas harga dan mencegah spekulasi yang merugikan masyarakat.
Dalam keterangannya pada Minggu, 19 April 2026, ia juga menyoroti kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi, dengan Pertamax Turbo naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.
Dampak ke daya beli dan distribusi
Firnando menilai dampak kenaikan BBM non-subsidi mulai terasa terutama bagi kelompok kelas menengah karena berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga dan menekan daya beli. Menurut dia, situasi ini dapat memicu fenomena turun kelas energi, yaitu perpindahan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.Ia mengatakan pergeseran konsumsi itu perlu diantisipasi lewat pengawasan yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran. Menurutnya, BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu sehingga sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan perlu diperkuat.
Selain itu, Firnando mendesak pemerintah mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik. Ia mendorong kontrol terhadap tarif logistik, termasuk melalui pemberian insentif, agar biaya distribusi tidak meningkat dan tidak memicu kenaikan harga barang, sementara stabilisasi harga pangan tetap menjadi perhatian utama.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina, kami mengulas lonjakan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang berlaku mulai 18 April 2026 di sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta. Kami juga mencatat pemerintah menegaskan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap hingga akhir 2026, sehingga kenaikan terutama terjadi pada segmen BBM non-subsidi.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto