Pemerintah bahas harga crude BBM dan skema bagi hasil tambang

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Harga crude BBM & bagi hasil tambang

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Ashutosh Sureka

05.05.2026

Pemerintah bahas harga crude BBM dan skema bagi hasil tambang — Bahas harga energi & tambang

Pembahasan kebijakan energi dan sumber daya kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan itu mencakup perkembangan harga minyak mentah dunia terhadap ICP untuk BBM serta rencana penataan sektor pertambangan guna meningkatkan penerimaan negara.

Sorotan

Pemerintah membahas penyesuaian harga crude BBM terhadap ICP dan skema optimalisasi pendapatan negara di Istana pada Selasa.
Penataan ulang sektor pertambangan diarahkan pada tambang lama maupun baru dengan fokus meningkatkan porsi penerimaan negara tanpa menutup peran swasta.
Perubahan pola pembagian hasil tambang akan mengacu pada model cost recovery dan gross split di migas, dengan penambahan instrumen agar penerimaan negara lebih optimal.

Agenda energi dan penataan tambang

Seperti dilaporkan Kompas.com, Bahlil mengatakan ia dipanggil Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude BBM terhadap ICP. Ia menyampaikan isu tersebut menjadi bagian dari agenda yang dibicarakan di Istana pada Selasa.

Selain energi, pemerintah juga membahas rencana penataan sektor pertambangan. Bahlil menyebut negara ke depan ingin memiliki lebih banyak wilayah tambang sebagai implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Menurut Bahlil, optimalisasi akan diarahkan pada tambang lama maupun baru agar pendapatan negara dapat dimaksimalkan. Fokus kebijakan itu bukan menutup keterlibatan swasta, melainkan menata ulang instrumen kerja sama agar porsi penerimaan negara menjadi lebih besar.

Dorongan penerimaan negara lebih besar

Bahlil menjelaskan penataan yang dimaksud dilakukan melalui perubahan cara pembagian hasil. Ia mencontohkan pola pengelolaan migas di Indonesia yang selama ini mengenal skema cost recovery dan gross split, yang kemungkinan menjadi acuan untuk kerja sama dengan pihak swasta di sektor tambang.

Pemerintah, katanya, tetap memberikan izin atau konsesi kepada swasta dan badan usaha untuk mengelola sumber daya alam. Namun, akan ada tambahan instrumen dalam skema tersebut supaya penerimaan negara lebih optimal dan pembagian manfaat dinilai lebih seimbang dengan kepentingan negara.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang ketahanan emiten Pertamina Group di tengah volatilitas pasar pada kuartal I-2026, kami menyoroti bahwa saham-saham seperti PGAS, ELSA, PGEO, dan TUGU dinilai tetap menjaga fundamental dan prospek jangka panjang meski sentimen investor tertekan. Kami juga mencatat Pertamina menekankan fluktuasi lebih dipicu faktor eksternal, sembari memperkuat komunikasi dengan investor dan melanjutkan strategi dual growth termasuk pengembangan energi rendah karbon menuju Net Zero Emissions 2060.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?