Indonesia pastikan stok BBM dan LPG tetap di atas batas minimum nasional
Pemerintah menyatakan pasokan energi nasional tetap aman di tengah laporan kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Bahlil Lahadalia juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa stok BBM, LPG, dan minyak mentah saat ini berada di atas standar minimum nasional.
Sorotan
- Pemerintah memastikan stok BBM, LPG, dan crude per 12 Mei 2026 berada di atas standar minimum nasional tanpa kendala pada level nasional.
- Presiden menginstruksikan evaluasi izin tambang bagi perusahaan pemegang IUP yang tidak beraktivitas, dengan kebijakan tersebut sudah dilaporkan kepada kepala negara.
- Kelangkaan BBM subsidi seperti Pertalite di Palangka Raya, Labuan Bajo, dan pesisir Sumatera Barat per Mei 2026 menghambat transportasi dan menekan ekonomi lokal terutama sektor perikanan.
Pernyataan pemerintah dan evaluasi izin tambang
Seperti dilaporkan Kompas.com, Bahlil menyampaikan di Istana Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026, bahwa kesiapan pasokan BBM, LPG, dan crude berada di atas standar minimum nasional sehingga menurut pemerintah tidak ada kendala pada level stok nasional.Selain kondisi pasokan energi, ia juga melaporkan penataan izin tambang, khususnya di kawasan hutan dan pada Izin Usaha Pertambangan yang telah terbit tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Bahlil, Presiden telah menginstruksikan evaluasi terhadap perusahaan yang memiliki IUP namun tidak melakukan aktivitas, dan perkembangan kebijakan itu ikut disampaikan dalam laporan kepada kepala negara.
Dampak kelangkaan di daerah dan risiko bagi ekonomi lokal
Sebelumnya, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, gangguan pasokan sempat berlangsung selama beberapa hari dan warga juga mengeluhkan tidak tersedianya penjualan BBM eceran.Situasi serupa juga terjadi di Labuan Bajo, yang menghambat transportasi darat serta operasional kapal kayu dan speedboat. Di pesisir Sumatera Barat, kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU prioritas yang dilaporkan pada 6 Mei 2026 menambah tekanan bagi nelayan kecil, karena ketergantungan tinggi pada BBM subsidi dapat segera menekan pasokan ikan, mendorong kenaikan harga protein, dan mengurangi volume penjualan pedagang ikan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kelangkaan solar subsidi dan dampaknya pada distribusi pupuk bersubsidi, kami menyoroti kekhawatiran DPR bahwa antrean BBM dapat menghambat penyaluran pupuk hingga ke kios, meski jalur distribusi sudah dipangkas lewat Permentan No. 15/2025. Kami juga mencatat gangguan pasokan di Palangka Raya dan Labuan Bajo dapat merembet ke rantai logistik sektor lain, sehingga berisiko menekan aktivitas ekonomi daerah dan memperbesar tekanan pada sektor pertanian.
Berita Natural Gas Terbaru
- Forex
- Crypto