LKM BKD Kabupaten Pekalongan catat pertumbuhan pembiayaan 15% hingga April 2026

LKM BKD Kabupaten Pekalongan catat pertumbuhan pembiayaan 15% hingga April 2026
Pembiayaan LKM BKD Naik

Perbaikan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan mulai mendorong pemulihan penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan mikro setempat. Hingga April 2026, LKM BKD Kabupaten Pekalongan membukukan pertumbuhan pembiayaan 15% secara tahunan setelah sebelumnya masih mengalami kontraksi pada Maret 2026.

Sorotan

  • LKM BKD Kabupaten Pekalongan mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan 15% hingga April 2026 setelah sebelumnya terkontraksi 28,2% pada Maret 2026 secara tahunan.
  • Lembaga mempertahankan bunga pembiayaan komersial di 2% per bulan dan ultra mikro dari Pusat Investasi Pemerintah di 1% per bulan untuk mendukung UMKM.
  • Penyaluran pinjaman industri LKM nasional per Maret 2026 turun 5,66% secara tahunan menjadi Rp1 triliun dari Rp1,06 triliun pada Maret 2025.

Pemulihan pembiayaan dan faktor pendorong

KONTAN melaporkan, Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan Hary Budhi Murdiyanto mengatakan pertumbuhan penyaluran pembiayaan per April 2026 menunjukkan adanya perbaikan setelah pada Maret 2026 kinerja masih terkontraksi 28,2% secara tahunan.

Menurut Hary, salah satu pendorong utama berasal dari mulai bergeraknya kembali ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Nasabah yang sempat menghentikan pinjaman mulai kembali mengajukan pembiayaan, seiring pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah tersebut kembali menunjukkan aktivitas meski masih terbatas.

LKM BKD Kabupaten Pekalongan juga masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Langkah ini ditempuh untuk menekan risiko gagal bayar dari nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.

Dampak bagi UMKM dan gambaran industri LKM

Di sisi harga kredit, lembaga itu tidak menaikkan bunga pembiayaan meski kondisi ekonomi masih menantang. Bunga pembiayaan komersial tetap sebesar 2% per bulan, sedangkan pembiayaan ultra mikro dari Pusat Investasi Pemerintah sebesar 1% per bulan.

Manajemen menyatakan tingkat bunga tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga untuk mendukung pengembangan UMKM. Harapan perbaikan ekonomi ke depan dinilai penting agar permintaan pembiayaan terus membaik di wilayah Pekalongan.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan penyaluran pinjaman industri LKM per Maret 2026 mencapai Rp1 triliun. Nilai itu turun 5,66% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp1,06 triliun, menandakan pemulihan di tingkat pelaku tertentu masih berlangsung di tengah tekanan industri secara nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana OJK membatasi penggunaan platform buy now pay later (BNPL) di industri multifinance, kami menyoroti dorongan regulator agar perusahaan memperketat asesmen kredit untuk menekan risiko gagal bayar dari kepemilikan multiakun. Kami juga mencatat penyaluran BNPL multifinance masih tumbuh kuat per Maret 2026, namun kebijakan pembatasan berpotensi menahan laju akuisisi pengguna baru sehingga industri perlu menyeimbangkan ekspansi dengan kualitas pembiayaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.