Kementerian ESDM selidiki dugaan tambang emas ilegal Rp200 miliar di Sangihe

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
ESDM selidiki tambang emas ilegal Sangihe

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

18.05.2026

Kementerian ESDM selidiki dugaan tambang emas ilegal Rp200 miliar di Sangihe — Dugaan tambang emas ilegal

Pemerintah sedang menelaah laporan dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di Sangihe, Sulawesi Utara, yang disebut melibatkan warga negara China. Nilai kegiatan yang diduga tersebut ditaksir mencapai Rp200 miliar, namun status pelanggaran hukumnya masih belum dipastikan.

Sorotan

Kementerian ESDM tengah menyelidiki laporan dugaan penambangan emas ilegal senilai Rp200 miliar di Sangihe sejak 15 Mei 2026.
Informasi resmi menyatakan status kegiatan tersebut masih dalam tahap verifikasi, belum ada kesimpulan terkait keabsahan operasional tambang yang dilaporkan.
Dugaan keterlibatan tenaga kerja asing dan potensi pelanggaran izin meningkatkan sensitivitas pengawasan serta dapat memicu pengetatan regulasi di sektor pertambangan mineral.

Penyelidikan awal atas laporan di Sangihe

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerima laporan mengenai dugaan penambangan emas ilegal di Sangihe dan kini menanganinya melalui jalur pengawasan serta penegakan hukum. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan laporan itu sudah diterima dan sedang dipantau secara ketat, berdasarkan keterangan resmi pada Jumat, 15 Mei 2026.

Kementerian ESDM menegaskan informasi yang beredar saat ini masih berada pada tahap penyelidikan. Otoritas belum menyimpulkan apakah kegiatan yang dilaporkan benar merupakan penambangan ilegal, karena verifikasi lanjutan oleh direktorat terkait masih berlangsung.

Dampak pada pengawasan sektor tambang

Dugaan keterlibatan tenaga kerja asing dalam aktivitas tambang tanpa kepastian status hukum menambah sensitivitas pengawasan di sektor pertambangan mineral, terutama di wilayah yang memiliki potensi emas. Kasus seperti ini juga dapat mendorong pengetatan pemeriksaan terhadap kepatuhan izin, aktivitas operasional di lapangan, serta pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan tambang.

Pejabat Kementerian ESDM menyatakan kehati-hatian diperlukan agar proses pemeriksaan tidak terganggu. Karena investigasi masih berjalan, kementerian belum memberikan pernyataan publik yang lebih rinci mengenai legalitas kegiatan, identitas pihak yang terlibat, maupun langkah penindakan lanjutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Juni 2026, kami mengulas kewajiban penempatan dana ekspor di bank-bank Himbara selama 12 bulan dan dampaknya terhadap likuiditas valas perbankan. Ulasan tersebut juga menyoroti bagaimana dana DHE SDA berpotensi dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif dan penguatan cadangan devisa, namun efektivitasnya bergantung pada strategi pengelolaan Himbara serta dukungan regulator.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?