ESDM lanjutkan proses impor 150 juta ton minyak Rusia di tengah pencabutan pelonggaran sanksi U.S.
Pemerintah Indonesia menegaskan rencana pengadaan 150 juta ton minyak mentah dari Rusia tetap berjalan di tengah perubahan kebijakan sanksi energi oleh U.S. Kepastian itu muncul setelah kunjungan dinas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ke Rusia, sementara Kementerian ESDM juga menyiapkan opsi mitigasi jika pengiriman menghadapi hambatan.
Sorotan
- Direktorat Jenderal Migas memastikan proses impor 150 juta ton minyak Rusia tetap berlanjut meski U.S. mencabut pelonggaran sanksi pada 18 Mei 2026.
- Pemerintah Indonesia menyiapkan opsi jalur BRICS sebagai dukungan logistik dan kerangka kerja sama energi jika terjadi hambatan pengiriman komoditas dari Rusia.
- Langkah melanjutkan impor minyak Rusia menegaskan fleksibilitas pasokan energi nasional dan memperkuat posisi negosiasi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.
Proses pengadaan dan opsi jalur BRICS
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyatakan proses impor tersebut masih berlanjut meskipun U.S. resmi mencabut kebijakan pelonggaran sanksi untuk produk minyak dan gas dari Rusia.Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan kesepakatan impor tetap berproses dan agenda pembahasan juga didukung oleh lawatan dinas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang baru kembali dari Rusia. Pernyataan itu disampaikan Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM pada Senin, 18 Mei 2026.
Laode menambahkan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif bila muncul kendala dalam pengiriman komoditas energi tersebut. Salah satu opsi yang disorot adalah memaksimalkan posisi Indonesia di BRICS sebagai jalur pendukung dalam koridor kerja sama energi.
Dampak bagi strategi pasokan energi Indonesia
Keteguhan melanjutkan proses impor ini menunjukkan pemerintah masih melihat pasokan minyak Rusia sebagai bagian dari strategi pengadaan energi nasional, meskipun lingkungan geopolitik dan sanksi internasional berubah. Pendekatan itu juga sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang disebut pemerintah tetap bebas aktif.Bagi sektor energi, langkah ini menandakan pemerintah berupaya menjaga fleksibilitas sumber pasokan dan saluran kerja sama internasional agar risiko gangguan distribusi dapat ditekan. Pemanfaatan forum BRICS juga dapat memperluas ruang negosiasi Indonesia ketika akses perdagangan energi melalui jalur lain menghadapi pembatasan.
Kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) April 2026 menjadi USD117,31 per barel pernah kami ulas, termasuk pelebaran jaraknya dari asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar USD70 per barel. Dalam artikel tersebut, kami menyoroti bahwa lonjakan harga energi global dapat menambah tekanan ke berbagai sektor domestik melalui kenaikan biaya serta meningkatnya risiko pasokan energi.
Berita Natural Gas Terbaru
- Forex
- Crypto