ESDM percepat proyek PLTS 100 GW di Jawa untuk dorong penggantian pembangkit diesel
Pemerintah mulai menyiapkan percepatan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt di Pulau Jawa sebagai bagian dari transisi energi. Tahap awal mencakup pembangunan PLTS 17 gigawatt dan battery energy storage system 33 gigawatt, dengan kebutuhan lahan yang sedang diverifikasi bersama lintas lembaga.
Sorotan
- Kementerian ESDM mempercepat penyusunan regulasi untuk PLTS 100 GW di Jawa, dengan tahap awal pembangunan 17 GW PLTS dan 33 GW BESS.
- Identifikasi Kementerian ESDM, ATR/BPN, dan PLN menemukan ketersediaan lahan sekitar 24.000 hektare di Jawa yang kini masuk proses verifikasi lokasi proyek.
- PLTS 100 GW ditargetkan rampung dalam tiga tahun guna menggantikan pembangkit diesel dan menekan risiko biaya energi berbasis bahan bakar fosil.
Rancangan percepatan dan kebutuhan lahan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk mempercepat pembangunan PLTS 100 gigawatt di Pulau Jawa. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan percepatan itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk segera menjalankan proyek tersebut.Menurut Yuliot, pada tahap awal pemerintah memulai pembangunan fasilitas PLTS berkapasitas 17 gigawatt serta fasilitas battery energy storage system berkapasitas 33 gigawatt. Kementerian ESDM juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pengadaan lahan dan penentuan lokasi proyek di Pulau Jawa.
Ia menyebut hasil identifikasi bersama Kementerian ESDM dan ATR/BPN menunjukkan ketersediaan lahan sekitar 24.000 hektare di Pulau Jawa. Lahan tersebut kini akan diverifikasi bersama oleh ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan PLN sebelum pembangunan dijalankan.
Dampak terhadap transisi energi nasional
Program PLTS 100 gigawatt ini diarahkan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Pemerintah menilai pengembangan energi baru terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada pengadaan bahan bakar minyak yang harganya sangat fluktuatif.Yuliot mengatakan arahan Presiden menetapkan program PLTS dan dedieselisasi ini harus dapat dilaksanakan dalam tiga tahun. Jika terealisasi sesuai target, proyek tersebut berpotensi memperkuat bauran energi bersih di Jawa sekaligus menekan risiko biaya pasokan energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru pembebasan cukai etanol campuran BBM, pemerintah memperbarui mekanisme dan menyederhanakan persyaratan administrasi melalui PMK Nomor 34 Tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat insentif fiskal bagi pemanfaatan bioetanol sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.
Berita Land Prime Terbaru
- Forex
- Crypto