Kementerian PKP soroti penguasaan aset tanah negara oleh pihak ketiga

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PKP soroti aset tanah negara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Kementerian PKP soroti penguasaan aset tanah negara oleh pihak ketiga — Kendala aset negara

Pemerintah menghadapi kendala pemanfaatan lahan negara saat mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan rumah susun. Masalah itu muncul ketika sejumlah aset strategis milik negara masih dikuasai pihak ketiga, sehingga penataan aset menjadi agenda penting lintas kementerian dan lembaga.

Sorotan

Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti penguasaan aset tanah negara oleh pihak ketiga sebagai hambatan besar dalam program perumahan rakyat.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai krusial untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan aset negara yang bernilai strategis.
Efektivitas penataan lahan negara berpotensi mempercepat penyediaan lahan bagi proyek rumah susun dan pasokan hunian publik.

Tantangan penataan lahan untuk program hunian

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan penguasaan tanah negara oleh pihak ketiga menjadi pekerjaan rumah berat bagi pemerintah. Ia menyatakan kondisi tersebut menghambat pemanfaatan lahan ketika negara memerlukannya untuk kepentingan rakyat.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan persoalan tanah masih cukup banyak dan mencakup aset-aset negara yang bernilai strategis. Dalam keterangannya pada Selasa, 30 Juni 2026, ia menyebut tantangan itu juga berkaitan dengan kebutuhan penyediaan lahan bagi pembangunan rumah susun.

Dampak bagi koordinasi aset negara

Ara menilai penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi antarkementerian dan lembaga, termasuk dalam menata kembali pemanfaatan aset negara yang sudah berada dalam penguasaan pihak lain. Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat diperlukan agar aset strategis dapat kembali dioptimalkan untuk kebutuhan publik.

Isu penguasaan lahan negara ini menjadi penting bagi sektor perumahan karena ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor utama dalam mempercepat pasokan hunian. Jika penataan aset berjalan lebih efektif, pemerintah berpeluang memperluas dukungan lahan untuk proyek rumah susun dan program perumahan rakyat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan administrasi hibah lahan 30 hektare di kawasan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara, kami menyoroti target penyelesaian dokumen dalam waktu kurang dari satu bulan sejak komitmen ditandatangani pada 29 Juni 2026. Kami juga mencatat langkah koordinasi ATR/BPN dengan pihak perusahaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk verifikasi berkas, yang dipandang dapat memperkuat kepastian proses pertanahan dan mendukung kontribusi dunia usaha bagi kepentingan publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?