Indonesia hadapi penyusutan kelas menengah di tengah ketimpangan ekonomi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penyusutan kelas menengah Indonesia

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

30.05.2026

Indonesia hadapi penyusutan kelas menengah di tengah ketimpangan ekonomi — Kelas menengah tertekan

Di tengah capaian pertumbuhan dan kenaikan PDB per kapita, struktur sosial Indonesia menunjukkan tekanan pada daya tahan ekonomi rumah tangga. Data hingga 2025 memperlihatkan kelas menengah menyusut sementara kelompok rentan meningkat, menandakan manfaat pertumbuhan belum tersebar merata.

Sorotan

Jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, sementara kelompok tepat di bawahnya naik menjadi 137,5 juta orang.
Pada 2025, rasio gini Indonesia tercatat 0,363 dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau 5.083,4 dollar U.S., dengan ketimpangan distribusi kesejahteraan tetap tinggi.
Total kekayaan 50 orang terkaya Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 306 miliar dollar U.S., setara 22 persen dari PDB nasional, terkonsentrasi di grup usaha besar dan wilayah Jakarta.

Data ketimpangan dan struktur kesejahteraan

Menurut Kompas Indeks News Indonesia, data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, sedangkan kelompok yang berada tepat di bawah kelas menengah naik dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang. Pergeseran ini menggambarkan makin banyak warga yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi masih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan ketidakpastian pekerjaan.

BPS juga mencatat rasio gini Indonesia pada September 2025 berada di level 0,363. Angka itu menunjukkan distribusi kesejahteraan belum merata, terutama di pusat-pusat ekonomi yang menampilkan kontras kuat antara kelompok berpendapatan tinggi dan mayoritas masyarakat.

Pada saat yang sama, BPS melaporkan PDB per kapita Indonesia pada 2025 mencapai Rp83,7 juta per tahun atau sekitar 5.083,4 dollar U.S., untuk pertama kalinya menembus level 5.000 dollar U.S. Namun, rata-rata tersebut belum mencerminkan kondisi mayoritas rumah tangga secara merata.

Dampak konsentrasi kekayaan pada ekonomi nasional

Struktur ekonomi hingga 2025 juga masih menunjukkan konsentrasi kekayaan yang tinggi pada kelompok usaha besar. Data Forbes mencatat total kekayaan 50 orang terkaya Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 306 miliar dollar U.S., atau lebih dari Rp5.400 triliun, setara sekitar 22 persen dari PDB Indonesia yang mencapai sekitar Rp24.000 triliun.

Kekayaan itu terkonsentrasi di sejumlah grup bisnis besar yang menguasai sektor strategis, termasuk perbankan, energi, pertambangan, petrokimia, telekomunikasi, ritel, properti, dan pangan. Secara geografis, banyak perusahaan Indonesia yang masuk daftar Forbes Global 2000 maupun Fortune Global 500 juga berbasis di Jakarta, sehingga arus modal, akses pembiayaan, dan akumulasi kekayaan nasional lebih banyak berputar di ibu kota dibandingkan banyak wilayah lain.

Kondisi tersebut memperdalam kesenjangan ekonomi sekaligus memicu kesenjangan sosial. Stratifikasi sosial yang makin lebar, gaya hidup berbasis kemewahan, dan budaya pamer memperlihatkan bahwa jurang kesejahteraan tidak hanya terlihat dalam data, tetapi juga dalam dinamika sosial sehari-hari.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Kemendagri menyiapkan Dana Insentif Daerah (DID) Rp1 triliun untuk mendorong kinerja pemerintah daerah pada indikator pengangguran, kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta kemampuan creative financing. Kami menyoroti penilaian yang dibuat kuantitatif dan berbasis data resmi (BPS dan SIPD) serta pembagian enam regional agar daerah dengan kapasitas APBD lebih kecil tetap memiliki peluang bersaing. Kerangka ini relevan sebagai konteks ketika membahas ketimpangan kesejahteraan, karena desain insentif dan tata kelola daerah ikut memengaruhi kemampuan wilayah mengurangi kerentanan ekonomi warganya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?