DPR siap bahas revisi UU Pemilu sebagai usul inisiatif

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR bahas revisi UU Pemilu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

03.06.2026

DPR siap bahas revisi UU Pemilu sebagai usul inisiatif — DPR bahas revisi UU Pemilu

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka di parlemen seiring komunikasi politik antarpartai yang terus berjalan. Kesiapan ini mencakup pembahasan dari naskah akademik hingga pasal per pasal, dengan rencana pelibatan publik untuk menampung lebih banyak masukan.

Sorotan

DPR RI menyatakan semua fraksi dan partai di Komisi II siap membahas revisi UU Pemilu, termasuk dari naskah akademik hingga setiap pasal.
Pimpinan Komisi II akan mengadakan partisipasi publik guna memperluas masukan dalam revisi UU Pemilu dan memastikan pembahasan dilakukan secara hati-hati.
Kesiapan fraksi mendorong proses legislasi lebih terbuka, sementara komunikasi antarpartai intensif dilakukan baik formal maupun informal membahas revisi UU Pemilu.

Kesiapan fraksi dan arah pembahasan

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan semua fraksi di DPR RI siap membahas revisi UU Pemilu. Ia menyebut pimpinan Komisi II menyatakan seluruh partai yang ada di komisi tersebut sudah siap membahas perubahan-perubahan dalam undang-undang tersebut.

Dasco menilai kesiapan DPR RI untuk merevisi UU Pemilu tidak perlu diragukan. Ia juga mengatakan DPR siap membahas revisi dari naskah akademik hingga setiap pasalnya.

Menurut Dasco, pimpinan Komisi II DPR akan menggelar partisipasi publik agar masukan terhadap revisi UU Pemilu semakin luas. Ia menambahkan, pembahasan itu perlu dilakukan secara hati-hati agar materi perubahan benar-benar terukur.

Dasco juga mengatakan revisi UU Pemilu kemungkinan menjadi usul inisiatif DPR, sebagaimana pola pada revisi sebelumnya. Menurut dia, belum ada rencana lain karena pembentukan undang-undang dilakukan DPR bersama pemerintah.

Dampak politik dan tahapan komunikasi antarpartai

Di tingkat politik, sinyal kesiapan fraksi menunjukkan pembahasan revisi UU Pemilu memasuki tahap yang lebih terbuka di parlemen. Proses ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan agenda legislasi yang lebih konkret, terutama jika komunikasi antarpartai berlanjut ke pembahasan formal.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan komunikasi antarpartai politik masih terus dilakukan untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu. Ia menyebut semua partai sudah melakukan pembicaraan, baik secara informal maupun formal dengan para ketua umum dan para pihak terkait, untuk membahas langkah lanjutan atas revisi tersebut.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang revisi UU Polri, kami mengulas usulan kenaikan usia pensiun anggota dari 58 menjadi 60 tahun, termasuk opsi perpanjangan dalam kondisi tertentu. Pembahasan ini dikaitkan dengan upaya menyelaraskan aturan antarlembaga negara serta pertimbangan meningkatnya angka harapan hidup. Namun, kami juga menyoroti catatan akademisi bahwa perubahan tersebut perlu dirancang hati-hati agar tidak menghambat regenerasi dan jenjang karier di internal kepolisian.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?