DKI Jakarta dorong pemutakhiran NIK untuk akses pembebasan PBB-P2

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DKI Jakarta dorong pemutakhiran NIK PBB-P2

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ashutosh Sureka

06.06.2026

DKI Jakarta dorong pemutakhiran NIK untuk akses pembebasan PBB-P2 — NIK wajib untuk PBB-P2

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan agar wajib pajak dapat mengakses fasilitas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam kebijakan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2025, validasi NIK menjadi syarat penting bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi batas Nilai Jual Objek Pajak tertentu.

Sorotan

Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan pokok PBB-P2 hingga Rp0 pada rumah tapak dengan NJOP sampai Rp2 miliar atau rumah susun NJOP Rp650 juta selama NIK valid dan tercatat.
NIK wajib pajak harus tercatat valid di sistem pajak daerah serta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 agar fasilitas pembebasan dapat diberikan.
Pembebasan PBB-P2 berlaku hanya untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar jika wajib pajak memiliki lebih dari satu properti yang memenuhi syarat.

Syarat pembebasan dan batas NJOP

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pembebasan pokok PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2025. Fasilitas ini dapat menurunkan kewajiban PBB-P2 hingga Rp0, namun hanya berlaku bila data NIK telah dilengkapi dan tercatat valid dalam sistem pajak daerah.

Ketentuannya mencakup kepemilikan rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai Rp650 juta. Data NIK yang tercatat juga harus sesuai dengan data wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 dan dapat diverifikasi melalui sistem kependudukan.

Dampak bagi wajib pajak di Jakarta

Tanpa NIK yang valid dan terdaftar dalam sistem pajak daerah, wajib pajak berisiko tidak memperoleh fasilitas pembebasan meskipun telah memenuhi kriteria lainnya. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan daerah dan penyaluran insentif pajak yang tepat sasaran di Jakarta.

Fasilitas pembebasan ini berlaku untuk satu objek PBB-P2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak yang sama-sama memenuhi ketentuan, pembebasan diberikan pada objek dengan NJOP terbesar.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tren kenaikan penerimaan perpajakan hingga akhir Mei 2026, kami mengulas pertumbuhan pajak tahunan yang mencapai 22,1% seiring menguatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya implementasi sistem Coretax. Kami juga menyoroti peran PPh Badan yang meningkat signifikan sebagai salah satu penopang utama penguatan penerimaan negara, yang mencerminkan kinerja perusahaan masih solid.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?