Polri soroti ketertiban aksi saat BEM SI ancam Reformasi Jilid II

Polri soroti ketertiban aksi saat BEM SI ancam Reformasi Jilid II
Polri Tegaskan Ketertiban Aksi

Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kepolisian menekankan agar aksi penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib dan kondusif. Sikap ini muncul setelah BEM SI memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan penanganan pelemahan rupiah.

Sorotan

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 10 Juni 2026 meminta mahasiswa menjaga ketertiban saat merespons ancaman aksi Reformasi Jilid II oleh BEM SI.
  • Aksi mahasiswa ini menekan pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan rupiah dan memberi tenggat waktu 18 hari sebelum menggelar demonstrasi besar.
  • Potensi Reformasi Jilid II menambah risiko gangguan stabilitas sosial dan memaksa respons kebijakan ekonomi pemerintah dalam waktu dekat.

Respons Polri atas rencana aksi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta mahasiswa selalu tertib dalam menjalankan unjuk rasa saat merespons seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEM SI, terkait kemungkinan aksi bertajuk Reformasi Jilid II. Pernyataan itu disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Listyo Sigit mengatakan kepolisian terus mengimbau agar seluruh kegiatan masyarakat dilaksanakan secara tertib. Ia juga menegaskan Polri akan menjaga penyampaian aspirasi masyarakat agar tetap berlangsung kondusif.

Dampak pada iklim sosial dan kebijakan

Dorongan aksi dari kalangan mahasiswa berangkat dari tuntutan agar pemerintah segera mengatasi pelemahan rupiah. BEM SI menyampaikan batas waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mahasiswa menyatakan mempertimbangkan demonstrasi besar-besaran dengan tajuk Reformasi Jilid II. Perkembangan ini menempatkan stabilitas sosial dan respons kebijakan ekonomi pemerintah sebagai perhatian utama dalam waktu dekat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pentingnya stabilitas politik domestik, kami menyoroti bahwa ketahanan internal menjadi kunci agar arah pembangunan dan konsistensi kebijakan jangka panjang tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global. Pembahasan itu juga menekankan perlunya menjaga daya beli dan efektivitas kebijakan sosial-fiskal, sekaligus mempertahankan peran Indonesia di kawasan melalui stabilitas dalam negeri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.