Program MBG ditata ulang setelah jumlah dapur SPPG membengkak dan berisiko menambah beban anggaran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penataan ulang program MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Program MBG ditata ulang setelah jumlah dapur SPPG membengkak dan berisiko menambah beban anggaran — MBG direstrukturisasi anggaran

Pemerintah memulai penataan ulang program Makan Bergizi Gratis setelah menemukan lonjakan jumlah dapur SPPG yang melampaui rencana awal. Kelebihan 6.877 titik itu diperkirakan mendorong pemborosan insentif lebih dari Rp 1 triliun per bulan dan memperbesar risiko pelanggaran tata kelola.

Sorotan

Jumlah dapur MBG melonjak dari 21.000 menjadi 27.877 titik, menambah potensi beban anggaran lebih dari Rp 1 triliun per bulan.
Pemerintah memutuskan menata ulang program MBG dengan target penyelesaian dalam satu bulan dan mengganti manajemen Badan Gizi Nasional.
Banyak dapur SPPG melanggar aturan pasokan bahan baku lokal, sehingga penataan ulang diarahkan untuk memperkuat rantai pasok desa dan menekan kebocoran anggaran.

Temuan pembengkakan titik dan rencana penataan

Seperti dilaporkan Kompas.com, temuan itu disampaikan dalam rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta sejumlah pejabat lain di Kantor Kemenko Pangan pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, melaporkan adanya kejanggalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau dapur MBG, yang jumlahnya tiba-tiba membengkak. Zulkifli Hasan mengatakan jumlah titik yang semula direncanakan 21.000 telah naik menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik, dan ia menyebut terjadi jual beli titik.

Menurut Zulhas, pembengkakan itu membuat anggaran insentif dapur SPPG berpotensi terbuang lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Pemerintah karena itu memutuskan menata ulang program MBG, dengan target penyelesaian dalam waktu satu bulan.

Zulkifli Hasan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengganti struktur kepemimpinan BGN dengan manajemen baru. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program.

Dampak tata kelola bagi ekonomi daerah

Zulhas juga mengungkap banyak SPPG ditemukan melanggar aturan pengadaan bahan baku yang tidak sesuai dengan tata kelola program MBG. Dalam skema yang ditetapkan, pemasok bahan baku seharusnya berasal dari desa atau wilayah setempat.

Ia mengatakan SPPG dapat mengambil pasokan dari Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha desa lainnya. Namun, menurut temuan yang disampaikan Nanik dan timnya, pelanggaran dalam pemilihan pemasok masih banyak terjadi.

Pemerintah menekankan program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga untuk menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu, penataan ulang dinilai penting untuk menekan kebocoran anggaran sekaligus mengembalikan manfaat program ke rantai pasok lokal.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembengkakan titik SPPG/dapur MBG, kami membahas evaluasi pemerintah setelah jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis melonjak dari target 21.000 menjadi 27.877 titik, termasuk temuan kelebihan 6.877 titik dan indikasi praktik jual beli titik. Kami juga mencatat potensi pemborosan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan serta rencana penataan ulang selama satu bulan, sembari menjaga penyaluran manfaat ke wilayah 3T dan kelompok rentan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?