Pemerintah kaji penataan ulang 6.877 titik SPPG di tengah pembengkakan jaringan dapur MBG

Pemerintah kaji penataan ulang 6.877 titik SPPG di tengah pembengkakan jaringan dapur MBG
SPPG Ditata Ulang Efisien

Pemerintah sedang menata ulang jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, setelah jumlah dapur program makan bergizi gratis melampaui rencana awal. Proses inventarisasi ini membuka peluang penutupan sebagian titik, sambil tetap menjaga layanan dan mempercepat jangkauan program ke wilayah 3T serta kelompok rentan.

Sorotan

  • Pemerintah tengah mengevaluasi 6.877 titik SPPG yang membengkak dari target awal 21.000 menjadi 27.877 titik per 11 Juni 2026.
  • Pembengkakan titik SPPG menyebabkan pemborosan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan atau Rp 12 triliun per tahun menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan.
  • Selama masa penataan ulang satu bulan, pemerintah tetap prioritaskan penyaluran manfaat MBG ke wilayah 3T dan kelompok 3B di bawah kepala BGN Nanik S Deyang.

Inventarisasi jaringan dan evaluasi operasional

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan arah kebijakan memang mengarah pada penutupan sebagian SPPG yang membengkak, tetapi keputusan final belum diambil karena pemerintah masih memeriksa kondisi masing-masing titik. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak serta merta memutus hubungan dengan pengelola SPPG. Pemeriksaan difokuskan pada dapur MBG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur, serta pada wilayah yang mengalami kelebihan jumlah dapur sehingga memerlukan penataan tata kelola.

Ia menegaskan evaluasi tidak hanya bertumpu pada angka pembengkakan, karena kondisi setiap titik dinilai berbeda. Selama masa perbaikan yang ditargetkan rampung dalam satu bulan, Badan Gizi Nasional tetap diminta menjaga mutu layanan dan memperkuat pengawasan terhadap dapur yang sudah berjalan baik.

Dampak anggaran dan prioritas penyaluran

Tekanan untuk menata ulang program muncul setelah jumlah SPPG tercatat bertambah 6.877 titik di atas target awal 21.000 titik. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah itu telah mencapai 27.877 titik, dan pembengkakan tersebut disebut berkaitan dengan praktik jual beli titik.

Menurut Zulkifli, lonjakan jumlah SPPG itu mendorong pemborosan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan, atau sekitar Rp 12 triliun dalam setahun. Karena itu, pemerintah menilai penataan ulang perlu dilakukan agar alokasi belanja program menjadi lebih efisien dan persoalan operasional dapat diselesaikan.

Di saat yang sama, pemerintah tetap memprioritaskan perluasan manfaat MBG ke daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik S Deyang. Peningkatan layanan juga difokuskan pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, agar sasaran paling rentan tetap menerima manfaat program selama proses pembenahan berlangsung.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembengkakan titik SPPG/dapur MBG pada program Makan Bergizi Gratis, kami mengulas lonjakan jumlah SPPG menjadi 27.877 titik dari target 21.000 yang dikaitkan dengan temuan kelebihan 6.877 titik dan indikasi praktik jual beli titik. Kondisi tersebut dinilai memicu pemborosan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan (sekitar Rp 12 triliun per tahun) dan menjadi dasar pemerintah menyiapkan pembenahan tata kelola BGN dalam rentang satu bulan, termasuk penguatan struktur kepemimpinan agar penyaluran program lebih efektif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.